JAKARTA -- Rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet pemerintahannya ditanggapi berbeda oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Salah satu partai anggota koalisi pendukung pencapresan Jokowi dan Jusuf Kalla ini menilai, perampingan kabinet hanya akan menghasilkan beban baru.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, dengan pertimbangan beban baru yang lebih besar, Nasdem meyakini Jokowi tidak akan melakukan perampingan kabinet. "Perampingan itu kan bisa dalam bentuk penggabungan, bisa dalam bentuk penghilangan. Ini akan menjadi beban baru bagaimana penataan kepegawaiannya, bagaimana menyelamatkan aset-asetnya. Itu kan menyita energi dan waktu. Kalau melihat itu kan, rasanya nggak mungkin," kata Ferry saat dihubungi Republika, Senin (25/8).
Perampingan kabinet, katanya, menuntut adanya penataan struktural kementerian. Hal ini justru akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi karena kementerian terkait perlu menyesuaikan dengan struktur yang baru terlebih dahulu.
Perampingan kabinet juga menuntut adanya penataan ulang dalam bidang kepegawaian dan ini menyangkut nasib pegawai di kementerian. Jika perampingan kabinet dilakukan dengan penghilangan kementerian tertentu, bisa timbul masalah penertiban aset yang dimiliki setiap kementerian. Upaya penyelamatan aset pemerintah ini akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi jika dilakukan perampingan kabinet.
"Pak Jokowi sadar nggak akan mau membelenggu pemerintahannya dengan tugas-tugas internal penataan struktur, penataan kepegawaian, penyelamatan aset-aset. Itu kan pasti butuh waktu," ujar Ferry.
Penyusunan kabinet menjadi tantangan pertama Jokowi-JK setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kantor Transisi yang dibentuk Jokowi memunculkan wacana bahwa pemerintahan lima tahun ke depan akan dilakukan dengan merampingkan kabinet. Namun, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum diputuskan kabinet benar-benar akan dirampingkan atau tidak. "Kelembagaannya belum jelas, apa 30, 34 kementeriannya, apa cuma 20," kata Jokowi.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjadi anggota koalisi utama Jokowi-JK memilih pasrah terhadap keputusan Jokowi menyangkut bentuk kabinet lima tahun ke depan. Ketua DPP PKB Marwan Ja'far mengatakan, PKB akan menyerahkan soal kabinet sepenuhnya kepada presiden terpilih. Partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) ini meyakini Jokowi memiliki pertimbangan matang untuk membentuk kabinet. "PKB yakin ijtihad Jokowi dalam membentuk kabinet akan mengarah pada pemerintahan yang bersih dan hemat anggaran," kata Marwan.
PKB, Marwan melanjutkan, enggan berpolemik menyangkut format kabinet. "Biar Pak Jokowi, Pak JK, dan ketum parpol yang membahas itu," katanya.
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, perampingan kabinet tidak perlu dilakukan karena akan memakan waktu. Perombakan kabinet butuh energi besar untuk mengondisikan persoalan teknis, seperti kantor, pejabat kementerian, dan penempatan SDM. "Kita mau langsung bekerja," ujar JK.
Hal yang terpenting, kata JK, menteri bisa fokus pada kerjanya dalam lingkup birokrasi. Itulah mengapa pimpinan parpol dipertimbangkan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK ke depannya.
Tidak memasukkan pimpinan parpol ke dalam kabinet, ungkap JK, merupakan strategi agar para menteri bisa berkonsentrasi bekerja di pemerintahan, bukan lagi mengurus parpol.
Kendati demikian, JK menegaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan dengan para ketua umum parpol koalisi pengusung Jokowi-JK terkait gagasan tersebut. "Lihat nanti saja. Itu suatu hal yang penting supaya konsentrasi terfokus pada kerjaan," kata JK.
JK akan bertemu dengan tim Kantor Transisi untuk membahas rekomendasi komposisi atau struktur kabinet. Opsi kabinet yang diusulkan tim Kantor Tranisi hanyalah kajian akademis. Keputusan akhir postur kabinet tetap berada di tangan Jokowi-JK.
JK berharap, struktur kabinet pemerintahan tidak terlalu banyak berubah. Sebab, Jokowi-JK sepakat untuk langsung bekerja. Kalau ada perombakan besar, butuh waktu penyesuaian dengan konsep pemerintahan baru.
Terkait rekomendasi utama tim Kantor Transisi, yakni opsi kabinet Ideologis Trisakti, JK menyatakan itu merupakan pedoman kerja, bukan struktur pemerintahan. Dalam pertemuan nanti, JK bersama tim akan membicarakan alternatif terbaik. "Namun, kabinet dirampingkan atau tidak, belum dibicarakan. Mungkin bulan depan baru ada komunikasi bersama," kata JK. rep:andi mohammad ikhbal/c92 ed: eh ismail
***
Kabinet Ramping
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong susunan kabinet 2014-2019 lebih ramping, sehingga mampu bekerja lebih efisien.
Berikut Opsi Struktur Kabinet yang Diusulkan LAN
* Opsi Ideal
I. Kementerian Portofolio:
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman
II. Kementerian Nonportofolio:
14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Komunikasi dan Informasi
16. Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
17. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. BUMN
19. Maritim
20. Dalam Negeri
* Opsi Moderat
I. Kementerian Portofolio:
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Kesejahteraan Rakyat
8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
10. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
12. Kehutanan
13. Transportasi
14. Pekerjaan Umum
15. Perumahan Rakyat
II. Kementerian Portofolio
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21. BUMN
22. Lingkungan Hidup
23. Maritim
24. Dalam Negeri
* Opsi Realis
I. Kementerian Portofolio:
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Kesejahteraan Rakyat
8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
10. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
12. Kehutanan
13. Transportasi
14. Pekerjaan Umum
15. Perumahan Rakyat
II. Kementerian Nonportofolio:
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21. BUMN
22. Lingkungan Hidup
23. Maritim
24. Dalam Negeri
III. Kementerian Koordinator
Sumber : LAN
Diolah Oleh : EH Ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika