JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengatasi masalah kekeringan yang telah merugikan para petani terus-menerus. Menurut mantan wali kota Solo itu, pemerintah saat ini belum menyiapkan sistem antisipasi bencana kekeringan.

Untuk itu, pemerintah ke depan harus fokus menyediakan air buat lahan pertanian. Caranya  dengan membangun banyak bendungan. "Prioritasnya cari air. Bikin bendungan, terus bikin irigasi sehingga mengalir sampai sawah," katanya, Kamis (11/9).  Selain membangun bendungan baru, kata Jokowi, pemerintah juga harus melakukan pemeliharaan rutin. Baik pada saluran irigasi maupun bendungan yang sudah ada. Tujuannya agar bendungan bisa berfungsi maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Dalam kampanyenya, Jokowi berjanji akan membangun 25 bendungan baru dalam lima tahun. Jokowi mengatakan, 25 bendungan tersebut akan dibangun di lumbung-lumbung padi di seluruh Indonesia. Program membangun bendungan ini sejalan dengan target menciptakan dua juta hektare sawah demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.  "Coba, sudah berapa puluh tahun kita tidak bangun bendungan baru," kata Jokowi.

Pemerintah mengakui belum dapat mengatasi  masalah kekeringan dengan maksimal. Minimnya fasilitas dan kurangnya perawatan infrastruktur pertanian menjadi faktor yang memperparah musim kemarau setiap tahun. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengatakan, tidak banyak bendungan besar yang berfungsi dengan baik. Padahal, modal ini diperlukan agar lahan pertanian tetap terairi dengan baik ketika kemarau tiba. "Kalau bendungan kecil ada," katanya kepada Republika, Kamis (11/9).

Rusman juga melihat pemeliharaan irigasi yang ada saat ini kurang baik. Sebagian besar irigasi di Indonesia memiliki luas 1.000 hektare (ha) dan ini harus dirawat oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat, kata dia, bertanggung jawab pada pemeliharaan irigasi dengan luas di atas 3.000 ha. "Yang banyak rusak itu yang luasnya di bawah 1.000. Bahkan, ada yang salurannya sudah rusak," kata Rusman. Ia pun mengapresiasi ide presiden terpilih Jokowi untuk membangun 25 waduk. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah membangun infrastruktur.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU)  Djoko mengatakan, selama 10 tahun terakhir, Kementerian PU telah membangun jaringan irigasi baru seluas 950 ribu ha. Tapi di sisi lain, setiap tahun terjadi alih fungsi lahan dari irigasi teknik ke yang lain seperti untuk industri maupun perkampungan seluas 80 ribu ha per tahun. "Jadi, kita bangun 950 ribu hektare dan hilang 800 ribu ha jadi hampir impas,".

Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui, kekeringan dapat berdampak pada hasil produksi pertanian. Namun, menurut Kepala BPS Suryamin, kekeringan yang terjadi pada September-Oktober tidak akan parah. "Saya duga tidak akan terlalu berpengaruh (terhadap produksi tanaman pangan)," ujarnya. 

Suryamin juga mencermati persoalan konversi lahan. Pemerintah ke depan seharusnya melarang lahan pertanian subur untuk dijadikan areal perumahan. rep:halimatus sa'diyah/meiliani fauziah/c88/lilis handayani ed: teguh firmansyah

Ikuti Whatsapp Channel Republika