NUSA DUA - Hari kedua pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali diwarnai tudingan terhadap ketua panitia (steering committee) Nurdin Halid yang dinilai melindungi kepentingan Aburizal Bakrie (Ical). Di arena munas bahkan beredar rekaman yang diduga berisi suara Nurdin yang tengah menskenariokan pemenangan Ical sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019.
"Munas ini direkayasa steering committee. Terlalu overprotected kepada Pak Ical," kata salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kepada wartawan, di arena munas di Hotel Westin Nusa Dua, Bali, Senin (1/12). Airlangga menilai sikap Nurdin tidak baik bagi proses demokrasi di Munas Golkar.
Menurut Airlangga, Nurdin telah mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan Ical. Airlangga mencontohkan, Nurdin bersikap sewenang-wenang saat memimpin jalannya sidang pembahasan tata tertib (tatib). Salah satu pasal tatib yang dikeluhkan adalah pasal 22 yang mengatur mekanisme pemilihan ketua umum. Dalam pasal tersebut disebutkan, surat dukungan yang sah adalah yang dibagikan panitia munas dan bukan surat dukungan yang telah dikumpulkan bakal calon ketua umum sebelum munas. "Saya tahu rancangan tatib mengarah kepada aklamasi (Ical)," kata Airlangga.
Mekanisme pemilihan calon ketua umum Partai Golkar menjadi perdebatan di kalangan peserta munas. Di satu pihak ada yang ingin pemilihan ketua umum dilakukan terbuka. Namun, pihak lain menginginkan pemilihan ketua umum secara tertutup. "Ya, ada debat. Yang diperdebatkan, mereka minta terbuka," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung berharap mekanisme pemilihan ketua umum Golkar berlangsung secara demokratis dan tertutup. Hal ini sejalan dengan tradisi munas yang selama ini berlangsung di Partai Golkar. "Semua harus demokratis. Waktu zaman saya, pemilihan langsung dan tertutup," kata Akbar.
Akbar menerangkan, saat dirinya bersaing dengan Jusuf Kalla (JK) di munas 2004, pemilihan ketua umum juga berlangsung secara tertutup. Dia mengakui, saat itu dia kalah suara dari JK. "Pas Pak JK menang juga begitu (tertutup). Itu konsensus yang tercipta selama ini. Sekarang pun tentu harus ikut aturan Golkar."
Akbar mengatakan, jadwal pemilihan ketua umum bisa ditunda asalkan ada kesepakatan islah antara Ical, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso. Akbar mengklaim, Ical sudah sepakat memundurkan jadwal pemilihan ketua umum dengan alasan telah islah dengan Agung dan Priyo. "Kalau tim itu (presidium penyelamat) menyatakan bubar, mereka (Agung dan Priyo) bisa ikut pemilihan," kata Akbar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa aklamasi bisa dan boleh terjadi dalam pemilihan ketua umum partai. Namun, kata dia, aklamasi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang adil. "Boleh saja (aklamasi) kalau itu fair caranya," kata Jusuf Kalla, di Jakarta, Senin (1/12).
Ketua Panitia Pengarah Munas IX Partai Golkar Nurdin Halid membantah telah merekayasa para pemilik suara di munas untuk memenangkan Ical. Dia bahkan meminta para wartawan membuktikan rekayasa yang dimaksud. "Mana rekamannya, mana?" ujar Nurdin. Nurdin mengakui melakukan rapat bersama sejumlah DPD I sebelum munas digelar. Namun, menurutnya, saat itu tidak ada pembicaraan khusus soal pemenangan Ical. n agus raharjo, ed : andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika