JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan beras impor dari Vietnam sudah tiba di Indonesia. Beras tersebut masuk melalui pelabuhan-pelabuhan Tanah Air, kemudian mengalir ke gudang bulog untuk menambah cadangan beras.
"Sudah (beras impor masuk). Ada di banyak pelabuhan, bukan hanya Jakarta," ujar Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (11/11). Ia menambahkan, impor dilakukan pemerintah untuk memenuhi persediaan beras di beberapa daerah Indonesia akibat gagal panen.
Kalla menekankan, impor bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan menjaga citra pemerintah. "Demi rakyat! Bukan demi hanya satu orang untuk jaga citra, tidak! Demi menjaga jangan harga beras naik karena data BPS itu susah dipertanggungjawabkan, ya," kata dia.
Dua kali BPS mengeluarkan angka ramalan (Aram) produksi padi 2015. Pada 1 Juli 2015, BPS mengumumkan Aram I, yang menyebutkan produksi tahun ini 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Meningkat 4,70 juta ton dibandingkan produksi 2014 sebanyak 70,85 juta ton.
Pada 21 September, Kalla menyatakan kemungkinan pemerintah membuka keran impor. Selanjutnya, pada 2 November, BPS mengoreksi datanya. BPS menyatakan, merujuk Aram II, produksi padi 74,99 juta ton GKG atau meningkat 4,15 juta ton daripada produksi 2014.
Berkali-kali, Kalla melanjutkan, dia menekankan yang paling penting, pemerintah menyiapkan cadangan beras nasional yang cukup, termasuk dari impor. Ia mengakui, selama ini pemerintah selalu menyampaikan akan mencapai swasembada beras dalam tiga tahun.
Artinya, jika saat ini pemerintah masih mengimpor beras, tak menjadi masalah. Ini merupakan dampak kekeringan berkepanjangan yang terjadi di berbagai daerah. Pemerintah, sambung dia, tidak ingin mengorbankan rakyat jika kebutuhan beras tak terpenuhi.
"Memang program pemerintah swasembada kan nanti tiga tahun, bukan sekarang. Lihatlah pidato kampanye kita, tiga tahun bukan. Jadi sekarang kalau jadi impor tidak jadi soal," kata Kalla. Sudah masuknya, beras impor juga dibenarkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
Dalam pertemuan dengan pimpinan media massa, Selasa (10/11) malam, di Hotel Mulia, Jakarta, Lino menuturkan, pernah ditanya Presiden Joko Widodo soal beras impor. "Saya mengatakan kepada Presiden beras impor sudah masuk ke pelabuhan tiga hari lalu.''
Menurut Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta, Bay M Hasani, sebanyak 27.065 ton beras asal Vietnam masuk melalui Tanjung Priok. Beras tersebut diangkut dengan menggunakan kapal MV Hai Pong 08.
"Mulai sandar atau bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 7 November 2015, pada pukul 01.00 WIB," ujar Hasani. Rencananya, jelas dia, bongkar muat beras impor selesai tanggal 13 November 2015, pada pukul 24.00 WIB.
Sementara itu, Perum Bulog bersikeras tak memberikan data-data beras impor dari Vietnam yang sudah tiba di Tanah Air. Setelah beberapa kali sulit dihubungi, pimpinan Bulog menegaskan, segala urusan soal beras impor sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah.
Bulog beralasan, pemerintahlah yang menginstruksikan pelaksanaan impor beras. "Jangan dari saya deh, kan ada pemerintah, tanya pemerintah saja yang menginstruksikan," kata Direktur Komersial Bulog, Fazri Santosa, kemarin.
Fazri pun enggan memberikan alasan mengapa Bulog tak mau memberikan keterangan soal data-data beras impor. Sebelumnya, dalam rakornas membahas kinerja satu tahun, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyinggung beras impor.
Amran tidak menampik beras impor yang sudah masuk ke Indonesia secara bertahap. Ia menyebut, beras Vietnam yang sudah masuk gudang bulog hanya berfungsi sebagai cadangan nasional untuk mengantisipasi kemarau akibat El Nino.
"Itu hanya cadangan, misalnya masuk 60 ribu ton, kalau dibandingkan pengadaan bulog pada Maret, itu hanya setara dengan pengadaan dalam tiga hari," kata Amran. Ia juga menegaskan, dari September 2014 hingga September 2015, tidak ada impor beras.
Amran konsisten dengan pernyataannya bahwa produksi beras stabil dan cukup untuk akhir 2015 hingga panen raya pada Maret 2016. Pada 4 November 2015, Kepala Bulog Divre Sulawesi Utara Sabaruddin Amrula mengakui, hari itu 4.800 ton beras impor dari Vietnam masuk.
Data Kementan
Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo merespons Kalla yang menyatakan data BPS mengenai produksi padi sulit dipertanggungjawabkan. "Data yang mana dulu? Kalau beras, 25 persen BPS dan 75 persen Kementan.''
Sasmito menjelaskan, Kementan mempunyai hubungan erat dengan BPS dalam pertukaran data produksi pertanian. Selanjutnya, BPS melakukan perbandingan dengan metode penginderaan jauh, hasil survei lain, serta masih menunggu hasil survei stok beras.
Stok beras itu, tidak hanya di bulog tetapi juga petani, penggilingan beras, pedagang beras, rumah makan, hotel, dan sebagainya. Sasmito mengakui pula, saat ini BPS sedang memperbaiki mekanisme pengambilan data.
Hingga akhir tahun ini, jelas Sasmito, BPS mengumpulkan sampel data untuk menghitung volume beras di level yang lebih detail, termasuk beras di rumah tangga, rumah makan, warung, hingga hotel. "Targetnya akhir tahunlah. Termasuk beras rumah tangga," katanya. n debbie sutrisno/firkah fansuri/sapto andik candra/c21 ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika