JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakui segera menentukan sikap politiknya seusai wakil partai berlambang Ka'bah itu menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, di Semarang, pada Jumat (19/9) lalu. Wakil Sekjen PPP Isa Muchsin yang ikut mendampingi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi di Rakernas PDIP tak menampik hal ini. "Justru karena terakhir-akhir ini memang akan menentukan (sikap PPP). Tapi, harus ada mukernas partai untuk membicarakan itu," kata Isa kepada Republika, Ahad (20/9).
Mukernas PPP yang dijadwalkan digelar pada 23-24 September mendatang, menurut Isa, perlu dilakukan sebagai landasan hukum. Semua langkah politik, apa lagi menyangkut koalisi, diputuskan bersama dari perwakilan wilayah dan cabang. Sama halnya saat PPP memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Hatta saat pemilu presiden lalu.
Meski membutuhkan mukernas sebagai wadah formalitas, Isa tidak menampik telah terjadi komunikasi informal di kalangan elite mengenai arah politik PPP ke depannya. "Paling yang sudah diskusi elite saja. Tapi, di mukernas nanti kemungkinan akan dibahas juga (menentukan koalisi), karena ada desakan, pro-kontra juga di bawah," ujarnya.
Aspirasi terbesar dari internal partai secara berjenjang, menurutnya, adalah menentukan posisi PPP terhadap pemerintahan ke depan. Sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi, menurut Isa, kader PPP memang terbiasa berada dalam kekuasaan. "Mereka mungkin terbiasa menjadi bagian dari pemerintah, tapi kalau DPP berani oposisi kan belum tentu dengan DPW atau DPC. Makanya perlu mukernas," ungkap Isa.
Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani menambahkan, kehadiran PPP di Rakernas IV PDIP adalah dalam rangka membangun silaturahim politik. Ia mengatakan, kehadiran wakil partainya itu adalah hal yang biasa. "Kita hadir karena kita diundang, karena PDIP adalah bagian dari sahabat dan kawan kita," kata Yani.
Menurutnya, PDIP dan PPP sama-sama sebagai partai tertua dan pernah bersama membangun sejarah bangsa ini. Apalagi, menurutnya, hubungan kedua partai selama ini cukup bagus. Walaupun berbeda pandangan politik dan ideologi, lanjut Yani, silaturahim politik jangan sampai terputus, Yani mengatakan, PPP ingin membangun tradisi politik yang bagus.
Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mengatakan, kedatangan dirinya dan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edi ke Rakernas PDIP di Semarang bukanlah sinyal dukungan PAN untuk presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Dradjad juga memastikan tidak ada pembicaraan mengenai kursi menteri dengan pihak Jokowi-JK.
Menurut Dradjad, meski posisi politik PAN berbeda dengan PDIP, silaturahim tetap harus dijaga. Meski banyak beredar rumor tentang kemungkinan jatah kursi menteri untuk kader PAN dalam kabinet Jokowi-JK, Dradjad lagi-lagi membantah. "Selama hadir di sana, tidak ada pembicaraan sama sekali tentang kursi menteri. Kami ngobrol-ngobrol akrab seperti biasa," ungkapnya.
Pengamat politik The Political Literacy Institute, Adi Prayitno, menilai kehadiran PAN dan PPP di Rakernas PDIP hanya sebatas silaturahim politik. Namun, jika kehadiran dua partai anggota Koalisi Merah Putih itu ternyata sebagai upaya menjajal kemungkinan diterima dalam kabinet Jokowi-JK, Adi menyayangkan hal itu.
Adi berpendapat, PPP dan PAN mestinya memberikan contoh yang baik dalam tradisi baru politik di Indonesia. Menurut Adi, sebagai anggota koalisi partai yang kalah dalam pilpres, PPP dan PAN seharusnya tetap berada di luar kekuasaan. "Selama ini partai politik kita mirip sebuah kartel, tak ada ideologi, yang ada hanyalah logika kekuasaan," kata Adi.
Menurut Adi, PPP dan PAN, yang selama pilpres menjadi bagian Koalisi Merah Putih, cukup keras mengkritik kebijakan politik Jokowi-JK. Menjadi pertanyaan besar jika kemudian kedua partai itu tiba-tiba ingin menjadi bagian dari kubu Jokowi-JK. "Ini kan lucu sekali. Apalagi Jokowi-JK hanya menawarkan satu jatah kursi untuk PAN dan PPP," katanya. rep:c73/c62/c87 ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika