BALAI KOTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim rencana pembangunan 17 pulau buatan dengan cara reklamasi (menguruk laut) di pantai utara Jakarta bakal menguntungkan. Reklamasi tersebut dibangun untuk melindungi Jakarta dari banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut.
Namun, sejumlah pihak meyakini reklamasi juga berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan arus laut, hilangnya ekosistem penting, hingga kenaikan muka air sungai. Sehingga, air sungai bakal kesulitan mengalir ke laut yang menyebabkan banjir di Ibu Kota kian parah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/9) menjawab, "Oh tidak. Reklamasi ini justru nantinya dapat menampung air laut yang tercemar."
"Setelah reklamasi," kata Basuki melanjutkan, "akan dibangun konstruksi laut terluar dan terakhir tanggul laut raksasa. Ini akan membuat pembaruan laut dan menguntungkan.
Pemprov DKI segera mewujudkan proyek reklamasi 17 pulau di wilayah pantai utara Jakarta. Proyek itu didukung para pengembang swasta. Setelah direklamasi, lima persen lahan di pulau buatan itu menjadi milik Pemprov DKI. "Lima persen lahan di pulau yang direklamasi, kan sudah hak Pemprov DKI. Bisa kami buat untuk pertanian, seperti di Korea Selatan. Makanya, saya mau pelajari lebih lanjut di sana (Korsel)," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki.
Di atas pulau yang direklamasi tersebut rencananya pengembang akan membangun sebuah kota mandiri bertaraf internasional. Menurut Ahok, lahan reklamasi tidak selalu harus dijadikan sebagai perumahan, maupun properti lain yang biasa terdapat dalam sebuah kota modern. Justru, kata Ahok, reklamasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai lahan pertanian yang dinilai sudah sangat minim di Jakarta.
"Menurut penelitian, kalau tidak ada reklamasi pada 2045 sekitar 30 persen masyarakat akan mengalami kelaparan karena krisis pangan. Reklamasi untuk agro (pertanian) sudah dipikirkan oleh orang-orang di Korea Selatan. Makanya, saya akan pelajari lebih lanjut detailnya," ujar pria berusia 48 tahun ini.
Guna mempercepat pembangunan Pemprov DKI mengirimkan sejumlah pejabat untuk berguru ke Pemerintah Kota Rotterdram tentang pengelolaan kota. Termasuk, cara mengelola reklamasi pulau. Rencana kepergian sejumlah pejabat untuk belajar itu termasuk dalam lanjutan kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Rotterdam.
"Ya, ini kerja sama dengan Pemerintah Rotterdam. Mereka mau memberikan training untuk mengelola kota. Kan kita mau terapkan reklamasi 17 pulau dan Belanda paling pengalaman soal itu," ujar Basuki.
Reklamasi 17 pulau di wilayah pantai utara Jakarta merupakan bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dimulai pada 2015. Pembangunan 17 pulau baru ini akan menambah luasan Jakarta sebesar 5.100 hektare.
Pembangunan NCICD dilakukan dalam tiga tahap, tahap A adalah reklamasi 17 pulau serta peninggian dan penguatan tanggul laut pantura sepanjang 63 kilometer. Tahap B, pembangunan kontruksi tanggul terluar, dan tahap C pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.
Proyek tanggul laut raksasa ini dirancang untuk mengatasi banjir akibat kenaikan permukaan air laut dan membersihkan air sungai sebelum ke laut. Tapi, sejumlah pengamat menilai, pembangunan tanggul laut raksasa di Jakarta adalah proyek yang salah kaprah. Proyek yang ditujukan untuk mencegah banjir di Jakarta selama ini tidak tepat dilakukan karena bencana itu tidak diakibatkan laut. Giant sea wall justru dapat memperparah banjir, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Bekasi dan Tangerang karena tanggul itu dapat memperlambat aliran air.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tahun ini menggelontorkan dana Rp 12 miliar. Dana sebesar itu untuk keperluan uji kelayakan megaproyek tersebut.
Uji kelayakan itu, kata dia, di antaranya, meliputi kegiatan pengetesan tanah untuk melihat seperti apa tren penuruan permukaan tanah di Ibu Kota. "Studi kelayakan itu akan dijadikan bahan penyusunan desain giant sea wall," kata Andi.
Giant sea wall merupakan tanggul raksasa yang berfungsi untuk menahan rob dan mencegah banjir. Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya Rp 600 triliun. rep:c66 ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika