REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Isu gerakan purnawirawan Jenderal untuk mendongkel SBY yang dilansir Al Jazeera, dianggap berlebihan. Logikanya pun tak pas. Kudeta dianggap hanya akan dilakukan purnawirawan yang telah tercemar politik kotor.

“Pemberitaan Al Jazeera yang menengarai adanya rencana kudeta oleh purnawirawan jenderal, berlebihan,’’ ujar Staf Khusus Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Presiden, Heru Lelono, Kamis (24/3). Menurut dia, purnawirawan Jendral adalah orang yang terdidik, menjalankan sapta marga, dan memahami tata negara. Bagaimanapun mereka sebelumnya adalah prajurit yang membela negara dengan segala tatanannya.

Logikanya pun, tambah Heru, kudeta hanya bisa dilakukan oleh anggota TNI dan Polri yang aktif. Sementara, anggota TNI dan Polri yang aktif sudah bersumpah tak lagi masuk ranah politik. “Saya kira (pemberitaan itu) jauh dari kebenaran,” tegas dia.

Kalaupun masih ada purnawirawan yang peduli dengan perkembangan bangsa, menurut Heru hal itu memang kewajiban bagi mereka. “Mungkin ada purnawirawan yang peduli namun melakukan kritik kepada pemerintah dengan cara yang keras dan dinilai menjadi sebuah provokasi pihak lain,” papar dia.

Tetapi Heru yakin bahwa mayoritas purnawirawan tidak berniat merusak tatanan, apalagi kudeta. “Kalaupun ada yang berpikir melakukan hal tersebut, saya yakin mereka  sudah tercemari pikiran politik kotor, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan,” kata dia.

Mereka yang sudah ‘tercemar’ ini, menurut Heru harus disadarkan. “(Atau) kalau tidak (disadarkan) harus diambil tindakan,’’ tegas dia. Hal ini untuk menjaga jalannya pembangunan demokrasi dinegeri ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika