REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI - Pemerintah kabupaten yang memiliki potensi batubara diminta lebih serius menyikapi ancaman limbah batubara terutama yang berlokasi di bantaran sungai. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi Warasdi di Jambi, Senin (11/4) mengatakan, pemerintah kabupaten harus mengutamakan analisis dampak lingkungan bagi perusahaan atau investor yang ingin menggarap potensi pertambangan tersebut.
"Pembangunan pertambangan batubara yang berkembang di sejumlah kabupaten limbahnya jangan sampai mencemari sungai Batanghari," katanya. Menurut dia, Sungai Batanghari harus terhindar dari limbah batubara yang kini banyak diekploitasi oleh investor baik dalam maupun luar negeri tersebar di tujuh kabupaten dalam Provinsi Jambi.
Sejumlah perusahaan yang menggarap potensi batubara itu berlokasi di bantaran sungai dan juga memanfaatkan alurnya untuk sarana transportasi. Setiap investor yang akan menggarap potensi pertambangan lebih dulu harus membuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan harus membuat bak penampungan dan pengolahan limbah beracun.
Dinas Pertambangan dan Energi serta Bapedalda setempat harus lebih selektif memberi izin pertambangan yang akan diberikan, yakni lebih dulu harus melakukan kajian Amdal jangan sampai limbah yang dihasilkan mencemari sungai dan merusak lingkungan.
Kandungan batubara terdapat di tujuh kabupaten dalam Provinsi Jambi, dan terbesar terdapat di Kabupaten Bungo seluas 120.000 hektare. Enam kabupaten lainnya yakni Kabupaten Sarolangun dengan kandungan batubara 94.121 ha, Batanghari (89.315 ha), Tebo (61.229 ha), Merangin (16.577), Muarojambi (16.000 ha), dan Tanjung Jabung Barat sebanyak 13.281 ha.
Dari tujuh kabupaten yang memiliki kandungan batubara itu, empat di antaranya sudah dieksploitasi yakni Bungo, Batanghari, Sarolangun dan Tebo oleh investor baik dalam dan luar negeri.
"Batubara merupakan petensi sektor pertambangan yang menjadi andalan pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan pembangunan di segala bidang, namu n jangan sampai menorbankan lingkungan," kata Warasdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika