REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pemerintah somalia mengizinkan supaya Indonesia menggunakan jalur militer untuk membebaskan awak kapal WNI yang disandera perompak. Namun, menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, pemerintah tidak akan gegabah dalam memilih opsi tersebut.

 “Tanpa izin pemerintah Somalia, kalau perlu kita lakukan. Tapi apakah itu jadi opsi kita satu-satunya? Kan opsi kita utamakan menyelamatkan. Jadi banyak kasus karena tindakan seperti itu awak kapal malah jadi dibunuh,” ujar Djoko Suyanto, di kompleks Istana Negara , Rabu (13/4)

 Kemarin, lanjut Djoko, ada kesaksian dari mantan korban yang pernah disandera. Bahwa ternyata mereka disekelilinginya dipasangi bom. Karena itu pemerintah harus melihat secara komprehensif mana yang paling baik bagi keselamatan mereka.

Sampai saat ini, menurut Djoko proses pendekatan melalui jalur negoisasi sudah mengerucut. Kini tengah dimatangkan baik dari pemerintah dan pemilik kapal. “Jalan ini (diplomasi) sudah menuju ke titik yg akan kira-kira disepakati. Tapi itu kan tidak mudah, memerlukan waktu. Memang karena tempatnya bukan di Klender, tapi di Somalia sana,”jelasnya.

Ia mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan batasan waktu. “Itu tergantung bagaimana intensitas kita berkomunkasi dengan pembajak dan itu sudah dilakukan dengan intensif,” paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika