REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya memprotes kebijakan Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) setempat karena tidak serius membangun sekolah sehingga masih banyak yang rusak.

Ketua Bidang Hukum PGRI Surabaya Ikran Ediyantoro, Jumat, mengatakan, "Kami resah, bukan tidak mungkin, kejadian seperti robohnya SDN Siwalankerto IV bakal terulang saat belajar mengajar berlangsung," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya mendesak kepada Dindik dan DCKTR untuk profesional dalam membangun sekolah rusak di Surabaya. Pasalnya dia menganggap selama ini data sekolah rusak belum ditindaklanjuti dengan baik. "Saat gedungnya ambruk baru ramai-ramai datang," keluhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 342 sekolah rusak dengan kerusakan 470 ruang rusak berat, 5 ruang rusak sedang dan 1.004 ruang rusak ringan. "Semuanya akan kami pantau," ujar Wakil Ketua Komisi C Simon Lekatompessy.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di 5 sekolah dari 49 SDN yang mendapat bantuang dari pusat sebesar Rp2,4 miliar. Ironisnya, Komisi C menemukan fakta adanya dugaan pembangunan dilakukan asal-asalan.

Itu dibuktikan dengan sudah rusaknya gedung baru tersebut. "Masa baru dibangun sudah rusak lagi," tambahnya. Kelima sekolah yang dikunjungi antara lain SDN Kedongdoro II, SDN Kedongdoro IV dan SDN Siwalankerto IV.

Kebanyakan, ruang sekolah yang mendapat Dana Percepatan Infrastruktur Pendidikan (DPIP) itu rusak di bagian kelas. Dia mencurigai kayu penyangga genteng, plafon dan tiangnya menggunakan material bekas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika