REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON--Penonton tak berdosa dikurung tanpa alasan, pejuang Al Qaida dibebaskan untuk melakukan kekejaman baru: WikiLeaks menyorotkan cahaya dosa asal dari Guantanamo, kata pegiat dan pakar. Naskah terbitan laman jagabaya itu menunjukkan pranata penuh kesalahan dan penilaian gagal, yang membantu upaya "gila" menjadikan sarana di ujung selatan Kuba itu menjadi rawa hukum.
"Naskah ini luar biasa, karena menunjukkan betapa dipertanyakan dasar pemerintah menahan ratusan orang, dalam beberapa perkara tidak terbatas, di Guantanamo," kata Kebebasan Warga Amerika Bersatu (ACLU). "Penilaian satu sisi itu penuh bukti tak layak, keterangan diperoleh melalui penyiksaan, duga-duga, kesalahan dan tuduhan, yang terbukti palsu," kata kelompok hak asasi tersebut.
"Naskah itu buah dosa asal, tempat hukum dihapuskan ketika tahanan Guantanamo pertama kali ditangkap," katanya. Bagi pakar hukum ketentaraan Eugene Fidell, naskah itu tidak hanya membuktikan bahwa penahanan itu tidak adil, tapi juga bahwa mereka tidak memadai secara ketentaraan. "Yang menjadi jelas adalah mutu amatir pemeriksaan dan sifat kacau pekerjaan itu, yang dilakukan selama pemeriksaan," katanya.
"Mereka akan jauh lebih baik dari yang telah mereka lakukan seperti tuntutan Konvensi Jenewa dalam hal keraguan, yang melakukan penyelidikan, mengadakan yang disebut pengadilan mumpuni di atau di dekat medan perang," katanya. Sekarang, untuk 172 tahanan sisanya, kerusakan sudah terjadi, kata Fidell, "Pejabat hanya melakukan yang dapat mereka lakukan. Mereka memelototi orang tersisa."
Presiden Barack Obama, dalam salah satu tindakan pertama setelah menjabat pada Januari 2009, berjanji menutup sarana tersebut dalam waktu setahun, dengan menyebutnya melambangkan semua yang salah pada "perang melawan teror" oleh pendahulunya. Dengan tekad membetulkan kesalahan pemerintah Presiden George W Bush, ia membentuk kelompok kerja untuk meninjau arsip 240 tahanan, masih disekap.
Tapi, menurut Pusat Hak Konstitusional berpusat di New York, arsip itu bertahun kadaluwarsa dan mengulangi tuduhan tak cermat pemerintahan Bush. Kelompok penasehat hukum menyeru pemerintahan Obama menerbitkan temuannya, dengan mengungkapkan yang dirancang untuk disidang, yang akan dibebaskan, dan yang akan ditahan tanpa batas waktu.
"Tanpa nama dan rincian perkara, yang didaku pemerintah perlukan untuk menahan orang tanpa tuduhan atau pengadilan, akan terus menjadi mustahil melakukan perbantahan umum berarti tentang kebijaksanaan kebijakan seperti itu," katanya.
ACLU mengeluarkan nada sama, dengan mengatakan, "Belum terlambat untuk mengubah arah. Kita membutuhkan lebih banyak alur hukum untuk memastikan kita menahan orang yang tepat. Perkara sisa tahanan Guantanamo memerlukan tinjauan hukum mandiri."
Benjamin Wittes, dari Lembaga Brookings di Washington, mengatakan pendekatan tepat akan dibangun dan mematuhi tata keadilan, yang mencerminkan penghargaan terhadap ketidakpastian, yang melekat dalam masalah semacam itu.
"Kita perlu menerima bahwa kita akan menahan orang yang penahanannya akan kita sesali, dan kita akan membebaskan orang yang kebebasannya akan kita sesali. Kita jangan berpura-pura jika kedua kepastian itu mungkin terjadi," katanya.
Pemerintahan Obama berupaya keras kembali mengatasi masalah Guantanamo baru-baru ini, meskipun menegaskan masih ingin menutup sarana tersebut sesegera mungkin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika