REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat dan praktisi hukum, Bambang Widjojanto menilai ada konspirasi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang. Konspirasi itu dilakukan oleh pengusaha, politisi, dan pemerintah. “Kasus itu berawal dari konspirasi penyalahgunaan wewenang,” kata Bambang saat mengunjungi kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (5/5).
Menurutnya, tiga pihak yang melakukan konspirasi itu sudah bermunculan sejak proyek pembangunan itu dimulai. Konspirasi itu dimulai dari pengusaha dan politisi yang kemudian melibatkan penyelenggara negara atau pihak pemerintah dalam konspirasi tersebut.
“Kenapa penyelenggara negara bisa terlibat, jawabnya adalah kurang ketatnya pengawasan terhadap si penyelenggara negara itu,” kata Bambang.
Menurutnya, untuk segera membongkar konspirasi itu, KPK harus melakukan tindakan cepat untuk mengungkapnya. Namun, KPK juga harus melakukannya dengan cermat agar hasilnya maksimal.
Seperti diketahui, proyek persiapan menyambut SEA Games 2011 di Palembang, Sumatra Selatan, tercoreng kasus suap miliaran rupiah kepada pejabat negara di Jakarta. KPK, menangkap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sekmenpora), Wafid Muharram, di ruang kerjanya, saat melakukan transaksi suap bersama seorang kontraktor proyek wisma atlet SEA Games dan seorang broker, Kamis (21/4).
Dua orang lain yang ditangkap bersama Wafid, adalah pengusaha MEI (Muhammad El Idris) dan seorang wanita, MRM ( Mirdo Rosalina Manulang ) yang diduga sebagai perantara suap. Penangkapan dilakukan pada pukul 17.15 WIB, di ruang kerja Wafid, lantai 3 Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat.
Mereka digelandang ke gedung KPK untuk langsung menjalani pemeriksaan yang disusul dengan penahanan. Penyidik juga menyita dua mobil, yakni Honda CRV dan Toyota Alfard, serta dokumen dan cek senilai Rp 3,2 miliar.
Selain tiga orang tersebut, diduga kasus itu juga melibatkan salah seorang petinggi partai politik yang tengah berkuasa berinisial MN. Namun, hingga saat ini KPK belum memanggil dan memeriksa petinggi partai politik tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika