REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Terjemahan Al Quran dari Kementerian Agama adalah terjemahan normatif. Sehingga tidak selayaknya jika disebutkan bahwa terjemahan itu mendorong seseorang dalam kegiatan terorisme.

"Kalau saya itu berlebih-lebihan," kata Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama, Nasaruddin Umar, saat dihubungi Republika (08/05). Seperti yang diketahui, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menilai terjemahan versi Kementerian Agama mendorong pada terorisme.

Menurutnya, terjemahan Al Quran dari Kementerian Agama sejak dari dulu sudah seperti yang ada saat ini, dan sejak dahulu tidak ada permasalahan. Bahkan, terjemahan itu sudah dikaji dan diuji ulang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama. Hasilnya tetap tidak ditemukan permasalahan.

Bagi Nasaruddin, untuk memahami Al Quran memang tidak boleh sepotong-potong. Agar tidak ada salah persepsi atau salah pemahaman. Sedangkan untuk terorisme, sebenarnya hal tersebut tidak berasal dari Indonesia. "Kita hanya korban saja," ujarnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pengkajian Alquran Puslitbang Kementerian Agama, Muchlis M Hanafi, menyatakan dia tidak perlu menambahkan pernyataan apapun lagi. "Dalam jumpa pers sudah dijelaskan semua," katanya. Saat itu dia mengatakan perbedaan antara terjemahan Alquran versi Kementerian Agama dan Tarjamah Tafsiriyah versi MMI disebabkan oleh perbedaan cara pandang. Perbedaan bersifat variatif dan bukan kontradiktif, bahkan bisa saling melengkapi. Karena itu, terkait permintaan debat publik dan uji akurasi di hadapan publik oleh MMI, pihaknya menilai bukan solusi terbaik. Alternatifnya, ia meminta MMI segera menerbitkan terjemah tafsiriah versi MMI. Agar masyarakat bisa membandingkan nilai dari terjemah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika