REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menyiapkan kuasa hukum secara khusus untuk menghadapi gugatan Muchdi Pr yang melaporkannya ke Mabes Polri. "PPP siap menghadapi gugatan dari Muchdi Pr. PPP belum menyiapkan kuasa hukum secara khusus, tapi memiliki lembaga bantuan hukum," kata Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali usai diskusi 'PPP Mendengar: Parpol dan Konsolidasi Demokrasi' di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (27/5).
Menurut dia, PPP memiliki sejumlah kader yang berprofesi sebagai pengacara dan berada dalam Lembaga Bantuan Hukum PPP. Jika Kepolisian meminta keterangan, kata dia, PPP siap memberikan keterangan. "Namun, sampai saat ini Kepolisian belum menindaklanjuti laporan Muchdi Pr," katanya.
Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saefuddin menambahkan, ada sekitar 15 pengacara di Lembaga Bantuan Hukum PPP. Menurut dia, DPP PPP tidak menunjuk kuasa hukum secara khusus, tapi pengacara di LBH PPP akan memberikan bantuan hukum. "PPP siap setiap saat," katanya.
Menurut Suryadharma Ali, dirinya menghargai sikap Muchdi Pr yang menindaklanjuti perasaan tidak puasnya melalui jalur hukum. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, katanya, DPP PPP akan mengikuti proses hukum tersebut. Lukman Hakim juga menyatakan, menghargai sikap Muchdi Pr yang melakukan proses hukum atas ketidakpuasan dirinya.
Namun, ia mempertanyakan apa yang dilaporkan dan digugat oleh Muchdi Pr karena hal tersebut merupakan persoalan konstitusional internal partai, yakni soal AD/SRT partai. Berdasarkan klausul dalam AD/ART PPP, kata dia, DPP PPP mengakui Ketua DPW PPP terpilih yang dipilih oleh paling banyak pengurus DPC.
Pada Muswil PPP di Provinsi Papua, pada April 2011, kata dia, dari 22 DPC yang ada, sebanyak 13 DPC menolak laporan pertanggungjawaban Ketua DPW periode 2006-211 dan menolak melanjutkan Muswil karena menilai panitia penyelenggara tidak layak. Sebanyak 13 pengurus DPC tersebut, kata dia, pindah ke lokasi lain dan melanjutkan Muswil yang kemudian memilih bachtiar Gaffar. "Sesuai AD/ART, DPP PPP mengakui Ketua DPW terpilih yang dipilih oleh mayoritas mengurus DPC," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika