Jumat 17 Jun 2011 12:45 WIB

Andi Nurpati: Panja Mafia Pemilu itu Politis

Rep: Esthi Maharani / Red: Didi Purwadi
Andi Nurpati
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Andi Nurpati

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Andi Nurpati menilai Panja Mafia Pemilu yang dibentuk Komisi II sarat dengan nuansa politis. “Untuk Panja yang sekarang, ya.. bernilai politis. Kalau niatnya baik yakni untuk perbaikan, penyempurnaan, dan kinerja, itu it’s ok,” katanya saat ditemui Republika pada Jumat (17/6) pagi saat Andi menyambangi Fraksi Partai Demokrat (FPD) di Gedung Nusantara I DPR.

Menurutnya, kalau mau menyelesaikan persoalan ini seharusnya saat Pemilu terjadi. Terlebih lagi, lanjutnya, persoalan siapa yang seharusnya menduduki kursi di DPR sudah diselesaikan di tingkat pleno KPU.

Pada waktu rapat pleno pertama yang menentukan caleg yang berhak duduk di DPR, KPU tidak tahu sama sekali jika ada surat palsu. Saat pleno pertama dilakukan pun surat yang masuk ke KPU-lah yang dibacakan. “KPU tidak tahu sama sekali para rapat pleno pertama kalau ada yang disebut surat palsu, termasuk saya,” katanya.

Hasil dari putusan itu, keluarlah nama caleg Hanura, Dewi Yasin Limpo dari Dapil Sulawesi Selatan 1. “Itu pun berangkat dari amar putusan MK yang memenangkan gugatan Partai Hanura dari Dapil Sulsel 1,” katanya.

Tetapi, ketika ada pernyataan surat yang dibacakan dalam rapat pleno pertama adalah surat palsu, KPU memutuskan mengadakan pleno. Hal yang dibicarakan yakni KPU memerlukan penjelasan mengenai amar putusan MK yang pertama.

Ia pun tak mengetahui jika surat yang dibacakan Kepala Biro Hukum KPU saat pleno pertama adalah surat bentuk fax. “Saya tidak tahu, tapi memang saat itu yang memimpin pleno adalah saya,” katanya.

Hingga akhirnya KPU merevisi keputusan dan dianggap selesai. Caleg Hanura, Dewi Yasin Limpo pun diganti oleh Mestariyani Habie dari Partai Gerindra.

Andi pun menegaskan jika Panja Mafia Pemilu menghendaki dirinya datang dan memberikan informasi, ia pun siap. “Pembentukan panja saya hormati. Kalau saya dipanggil dan diminta hadir, insya Allah saya hadir,” katanya.

Andi Nurpati, mantan komisioner KPU yang kini berkiprah di Partai Demokfrat diduga terlibat pemalsuan surat MK. Surat palsu ini digunakan rapat pleno KPU untuk menetapkan kursi DPR RI dari Dapil Sulsel 1 pada Pemilu 2009.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement