REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Santunan untuk ahli waris atau keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI) Ruyati yang terkumpul sebesar Rp 90.282.400.
Deputi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Bidang Perlindungan Lisna Y Poeloengan di Jakarta, Senin, menyebutkan santunan itu terkumpul dari BNP2TKI, Kemenakertrans, pihak asuransi PT Mitra Dana Sejahtera, dan pihak pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) PT Dasa Graha Utama yang menempatkan Ruyati ke Arab Saudi pada Oktober 2008.
Ruyati, TKI asal Kampung Ceger RT 03/01, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjalani hukuman mati dengan cara dipancung di Mekkah pada Sabtu (18/6).
Pemegang paspor nomor AL 786899 itu dihukum mati karena membunuh istri majikannya, Khoiriyah Omar Moh Omar Hilwani, di Mekkah pada 12 Januari 2010 setelah bertengkar karena keinginannya untuk pulang tidak dikabulkan.
Lisna beserta sejumlah staf dari BNP2TKI, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jakarta Delta, pejabat dari Kemenakertrans, pihak asuransi dan PPTKIS pada hari itu ke rumah duka almarhumah untuk menyerahkan santunan tersebut, setelah mengadakan pertemuan di kantor BNP2TKI.
Santunan sebesar Rp 90.282.400 itu terdiri atas klaim asuransi sebesar Rp 45 juta, uang duka dari konsorsium asuransi Rp20 juta, uang duka dari PT Dasa Graha sebesar Rp 10 juta ditambah penggantian tiga bulan gaji yang belum terbayar sebesar Rp5.282.400, uang duka dari Kemenakertrans Rp 5 juta, dan uang duka dari BNP2TKI Rp 5 juta.
Semula direncanakan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat yang akan ke rumah duka pada Senin ini tetapi hingga berita ini dilaporkan belum ada konfirmasi bahwa Jumhur ke sana kecuali Lisna dan sejumlah kecil rombongan.
Jumhur pada Ahad (19/6) menugaskan Delta ke rumah duka untuk menyerahkan uang duka tetapi uang duka itu tidak diterima oleh pihak keluarga almarhumah karena kondisinya belum kondusif akibat masih beratnya pihak keluarga almarhumah menghadapi kenyataan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika