REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI/TKW ke Arab Saudi dinilai bukan solusi tepat. Malahan, moratorium akan jadi bahan olok-olokan pemerintah Arab Saudi yang menilai pemerintah tak tahu kebijakan di negara tersebut.

“Jika moratorium jadi dilakukan, pemerintah Arab pasti menertawakan kita,” ujar mantan menteri perindustrian (menperin) Fahmi Idris kepada Republika di Hotel Crowne, Rabu (22/6).

Menurut dia, dihukum penggalnya TKW Ruyati oleh pemerintah Arab Saudi tanpa memberitahu kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia memang menyakitkan. Tapi, pihaknya meminta pemerintah proporsional dalam menyikapi masalah itu.

Fahmi menyebut, kebijakan moratorium menunjukkan sikap reaktif pemerintah untuk meredam kemarahan publik. Ia menyebut, kebijakan itu sebagai bentuk solusi parsial.

Solusi terbaik, kata Fahmi, pemerintah harus mengontrol ketat perusahaan penyalur TKI/TKW ke luar negeri. Yang terjadi, ucap dia, pekerja yang dikirim ke Arab Saudi itu tak terkontrol. Mereka berpendidikan rendah dan tak memiliki keterampilan khusus, serta tak bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika