REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkarifikasi pemberitaan ramai  terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kementerian ESDM menegaskan tidak pernah berniat memanfaatkan atau mendompleng MUI untuk memutuskan kebijakan terkait BBM.

"Kementerian ESDM tidak pernah memanfaatkan, mengandalkan atau mendompleng MUI utk memutuskan kebijakan terkait BBM. Kementerian ESDM bekerja secara profesional sesuai amanah dan kewenangan konstitusi untuk menunaikan tugasnya," kata Asisten Menteri ESDM, Munawar Fuad dalam siaran pers yang diterima Republika, Jakarta (29/6).

Munawar menekankan pertemuan MUI dengan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh beberapa waktu sebatas silaturahmi semata. Bahkan, ditegaskannya, pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif MUI secara kelembagaan yang patut dihormati.

Sebagaimana diketahui, awal pekan ini MUl menyambangi Kementerian ESDM. Dalam jumpa pers Ketua MUI, Ma'ruf Amien, menyatakan produk premium yang mendapat subsidi negara merupakan hak masyarakat tidak mampu. Untuk itu, MUI akan membuat fatwa terkait penggunaan energi dan SDA yang berlebihan.

"Orang yang seharusnya membeli pertamax tetapi membeli premium itu berarti mengambil hak orang lain. Jangan ada juga pencurian listrik. Itu dosa," tegas Ma'ruf.

Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, menambahkan pihaknya menggandeng MUI lantaran ulama merupakan partner dari pemerintah. Kementerian ESDM mengajak MUI agar membantu menyolialisasikan gerakan hemat energi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika