REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kedatangan beberap pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke kantor Kementrian ESDM --secara eksplisit-- tidak membahas persoalan premium bersubsidi yang dinikmati orang kaya. Apalagi membicarakan soal fatwanya.
Namun kedatangan ini untuk silaturahmi terkait dengan rencana program Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI dalam mengimplementasikan amanat Munas VIII MUI.
Sekjen MUI, Drs AM Ichwan Sam dalam konferensi pers di kantor MUI, Jumat (1/7), mengatakan terkait amanat Munas VIII, MUI mulai melembagakan kegiatan dan program. Yakni tentang pemuliaan lingkungan, hemat sumber daya alam dengan menggalang gerakan cinta lingkungan, hemat energi, hemat bahan bakar dan mendorong pengembangan sumber energi baru.
Terkait dengan ini, MUI membuka kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, khususnya Kementrian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan dan Kementrian Perikanan Kelautan.
"Jadi tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan persoalan premium bersubsidi yang dinikmati orang kaya, atau bahkan sampai memfatwakan. Karena hanya membahas program unggulan MUI dalam kerangka pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam," tegas Ichwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika