REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA--Ketua hak asasi manusia PBB hari Kamis memperingatkan Sri Lanka agar tidak terlalu lama menyelidiki tuduhan kejahatan perang dan mengatakan, kegagalan melaksanakan penyelidikan yang terpercaya bisa mengarah pada tindakan internasional. "Kini negara-negara anggota sangat mengharapkan Sri Lanka menyelidiki secara serius tuduhan-tuduhan" mengenai penyerangan dan eksekusi tahanan, kata Navi Pillay, Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia.
"Namun ini harus merupakan proses yang terbuka," katanya, dengan mengingatkan bahwa penyelidik internal Sri Lanka sebelumnya "gagal menyelesaikan tugasnya, tidak pernah menerbitkan laporannya dan tidak pernah mengarah pada satu penuntutan". "Jika kasusnya begitu lagi, maka ada niat masyarakat internasional untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Saya tentu percaya Dewan Hak Asasi Manusia akan secara aktif mempertimbangkan masalah ini," kata Pillay.
Tekanan meningkat terhadap Kolombo sejak Saluran 4 Inggris menyiarkan sebuah film dokumenter yang menunjukkan eksekusi tahanan dan mayat gerilyawati Tamil yang tampaknya dilecehkan secara seksual. Laporan PBB belum lama ini menuduh pasukan pemerintah melakukan kejahatan perang, dengan mengeksekusi para pemimpin pemberontak yang menyerah.
Menurut perkiraan PBB, sedikitnya 7.000 warga sipil tewas dalam ofensif final pasukan Sri Lanka terhadap Macan Tamil yang dikalahkan dua tahun lalu. Sri Lanka membantah segala tuduhan kejahatan perang dan menolak seruan-seruan bagi penyelidikan internasional.
Pemerintah Sri Lanka pada 18 Mei 2009 mengumumkan berakhirnya konflik puluhan tahun dengan Macan Tamil setelah pasukan menumpas sisa-sisa kekuatan pemberontak tersebut dan membunuh pemimpin mereka, Velupillai Prabhakaran. Pernyataan Kolombo itu menandai berakhirnya salah satu konflik etnik paling lama dan brutal di Asia yang menewaskan puluhan ribu orang dalam berbagai pertempuran, serangan bunuh diri, pemboman dan pembunuhan.
Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) juga telah mengakui bahwa Velupillai Prabhakaran tewas dalam serangan pasukan pemerintah Sri Lanka. Juga dinyatakan tewas dalam operasi final militer adalah dua deputi Prabhakaran -- pemimpin Macan Laut Kolonel Soosai dan kepala intelijen LTTE Pottu Amman. Tokoh penting lain Macan Tamil yang juga tewas adalah putra Prabhakaran dan calon penggantinya, Charles Anthony (24), pemimpin sayap politik B. Nadesan dan pemimpin Sekretariat Perdamaian LTTE yang sudah tidak berfungsi lagi, S. Pulideevan.
Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse telah beberapa kali mendesak pemberontak Macan Tamil menyerah untuk menghindari pembasmian total. Rajapakse, yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga menolak seruan-seruan bagi gencatan senjata dan menekankan bahwa Macan Tamil harus meletakkan senjata dan mengizinkan warga sipil keluar dari daerah-daerah yang masih mereka kuasai.
Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak LTTE meningkat sejak pemerintah secara resmi menarik diri dari gencatan senjata enam tahun pada Januari 2008. Pembuktian independen mengenai klaim-klaim jumlah korban mustahil dilakukan karena pemerintah Kolombo melarang wartawan pergi ke zona-zona pertempuran.
PBB memperkirakan, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik separatis Tamil setelah pemberontak Macan Tamil muncul pada 1972. Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lanka dalam konflik etnik itu dalam upaya mendirikan sebuah negara Tamil merdeka. Masyarakat Tamil mencapai sekitar 18 persen dari penduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2 juta orang dan mereka terpusat di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah warga Sinhala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika