REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Polda Nusa Tenggara Barat merencanakan aksi besar penggerebekan di Pondok Pesantren Khilafiah Umar bin Khatab di Desa Samolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, karena langkah persuasif untuk melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan bom terus ditolak.
Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) AKBP Sukarman Husein di Mataram, Rabu, mengatakan, sampai hari ini polisi belum bisa masuk Pondok Pesantren (Ponpes) Khilafiah Umar bin Khatab untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ledakan bom. "Kita lihat perkembangannya hari ini, kalau langkah persuasif tidak berhasil maka akan ada aksi besar demi penegakan hukum," ujarnya.
Pada Senin (11/7) sekitar pukul 15.30 Wita, terjadi ledakan yang diduga bom rakitan di salah satu ruangan dalam Ponpes Khilafiah Umar bin Khatab, yang menewaskan seorang pengurus ponpes Firdaus. Namun, sejak saat itu hingga kini polisi belum bisa melakukan olah TKP untuk mengetahui jenis bahan peledak maupun penyebab ledakan yang suaranya cukup keras dan menimbulkan asap itu.
Pengurus ponpes selalu menghalang-halangi petugas yang hendak masuk ke ponpes itu, dan adanya sejumlah informasi yang menyatakan dalam ponpes itu ada bahan peledak dan sejumlah senjata api. Pihak yang mengambil jenasah Firdaus di lokasi ledakan itu juga bukan aparat kepolisian, melainkan sanak keluarganya, karena tidak diizinkan oleh pengelola ponpes tersebut.
Jenasah Firdaus juga telah diotopsi dan pada Selasa (12/7) malam diserahkan kepada sanak keluarganya untuk dikuburkan. Sukarman mengatakan, untuk merealisasikan rencana besar penggerebekan Ponpes Umar bin Khatab di Bolo, Bima, itu Polda NTB terus menambah personil yang kini sudah mencapai lima peleton atau sekitar 200 orang.
Sesaat setelah kejadian Polda NTB menerjunkan tiga peleton masing-masing satu peleton Brimob, Dalmas dan satuan TNI, untuk memperkuat Polres Kabupaten dan Kota Bima. "Keesokan harinya, ditambah satu peleton Dalmas Polres Dompu, dan hari ini ditambah satu peleton Dalmas Polres Sumbawa, sehingga ada enam peleton yang ditugaskan mengawasi ponpes itu," ujarnya.
Sukarman mengatakan, perintah pertama pascaledakan yang diduga bom rakitan di Ponpes Umar bin Khatab Bolo-Bima itu, yakni mengisolasi kawasan ponpes itu dan mengawasi setiap pergerakan pengurus dan santri.
Polisi kemudian bernegosiasi dangan pihak-pihak terkait untuk menanggani kasus tersebut, disertai sejumlah tindakan persuasif lainnya. "Masyarakat di sekitar lokasi ponpes itu juga telah diimbau untuk meninggalkan kediamannya, untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Kalau persuasif tidak mempan maka aksi besar ditempuh," ujarnya.
Berdasarkan cacatan Polda NTB, Ponpes Umar bin KHatab yang didirikan oleh Ustadz Abrori (anak dari Ustadz Ali) pada 2003 itu, memiliki 49 orang santri, termasuk Firdaus yang tewas akibat ledakan, dan Sa'ban Abdurrahman yang sedang menjalani pemeriksaan di Polda NTB dengan sangkaan membunuh anggota Polsek Bolo Brigadir Rokhmat, 30 Juni lalu. Yayasan Umar bin Khatab itu diketuai oleh Muhammad, SPd, dan Muhajidul Haq selaku sekretaris yayasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika