REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji mengatakan, saat ini TNI belum perlu turun tangan untuk dilibatkan dalam mengatasi persoalan terorisme.

"Saat ini cukup mengoptimalkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian," kata Budi di Kantor Lemhannas di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keterlibatan TNI dalam penangulangan terorisme bila kondisi di dalam negeri massif dan besar serta secara perhitungan lagi tidak mungkin lagi dilakukan oleh aparat sipil dan kepolisian. Misalnya, serangan teror secara serentak di beberapa daerah.

"Tidak mungkin kan, sipil dan Gubernur Lemhannas hanya berdoa saja, tetapi juga perlu senjata, yakni keterlibatan TNI," kata Budi seraya mengatakan penggunaan TNI merupakan "ultimum remedium" atau tindakan yang terakhir.

Menurut dia, meski saat ini eskalasi naik turun, namun saat ini kondisinya sedang baik, sehingga tidak perlu keterlibatan TNI. "Saat ini hanya perlu dialog, sehingga tidak perlu kekerasan (hard power)," katanya.

Ia pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam menanggulangi terorisme yang terjadi belakangan ini. "Namun, BNPT jangan hanya melakukan penindakan dalam mengatasi persoalan terorisme, tetapi juga harus mengatasi persoalan deradikalisme karena fenomena terorisme ini seperti gunung es," katanya.

Menurut dia, TNI bisa diminta masukan soal deradikalisasi karena TNI memiliki pengalaman teritorial.

Menurut dia, tidak hanya TNI yang bisa diminta masukan mengenai deradikalisasi, melainkan juga Lemhannas bisa diminta karena di Lemhannas memiliki tenaga ahli dari beberapa universitas untuk mengkaji persoalan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika