REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI--Hampir 40.000 orang tewas dalam kekerasan yang berkaitan dengan pemberontakan muslim di Kashmir yang meletus lebih dari dua dasawarsa lalu, kata seorang menteri India kepada parlemen nasional, Rabu. Menteri Muda Dalam Negeri Jitendra Prasad mengatakan, 39.918 orang tewas, termasuk 21.323 "teroris" -- istilah yang digunakan oleh India untuk menyebut pejuang muslim yang memerangi kekuasaan New Delhi di Kashmir.
"Menurut laporan-laporan, 13.226 warga sipil dan 5.369 personel keamanan tewas dalam kekerasan teroris di Jammu dan Kashmir selama kurun waktu dari tahun 1990 hingga April 2011," kata menteri itu kepada parlemen.
Angka itu lebih rendah dari hitungan resmi kepolisian di Kashmir India yang menyebutkan jumlah korban tewas lebih dari 47.000 orang. Sejumlah kelompok HAM di Kashmir India bahkan menyatakan, angka kematian mungkin mendekati 100.000 sejak pemberontakan meletus pada akhir 1989.
Pernyataan menteri muda itu disampaikan kepada parlemen setelah tiga polisi dan seorang tentara ditangkap di Kashmir terkait dengan kematian seorang pria dalam tahanan dan rekayasa pertempuran. Bulan lalu Nazim Rashid, seorang pemilik toko berusia 28 tahun, tewas setelah ditangkap oleh polisi anti-pemberontakan di kota Sopore, Kashmir utara, dalam kaitan dengan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan.
Penyebab kematian pria itu belum diungkapkan, namun peristiwa tersebut mengakibatkan pemogokan sehari di negara bagian Himalaya itu dan Menteri Besar Kashmir Omar Abdullah berjanji mengambil "tindakan cepat dan patut dicontoh".
Minggu, polisi mengklaim membunuh Abu Usman, seorang "komandan senior" LeT, di distrik Poonch, Kashmir selatan, dalam tembak-menembak 12 jam. Pada hari yang sama polisi juga mengklaim membunuh seorang komandan lain LeT bernama Fahadullah, seorang warga Pakistan, selama bentrokan sengit di distrik Kupwara, Kashmir utara, yang berbatasan dengan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.
Fahadullah adalah "komandan divisi" LeT untuk Kashmir utara dan kematiannya merupakan "kemunduran besar" bagi kelompok itu, kata pejabat tinggi kepolisian Muneer Khan kepada wartawan. LeT yang bermarkas di Pakistan dituduh bertanggung jawab atas serangan-serangan Mumbai 2008 yang menewaskan 166 orang, namun kelompok itu membantah tuduhan tersebut.
Lebih dari 47.000 orang -- warga sipil, militan dan aparat keamanan -- tewas dalam pemberontakan muslim di Kashmir India sejak akhir 1980-an. Pejuang Kashmir menginginkan kemerdekaan wilayah itu dari India atau penggabungannya dengan Pakistan yang penduduknya beragama Islam.
New Delhi menuduh Islamabad membantu dan melatih pejuang Kashmir India. Pakistan membantah tuduhan itu namun mengakui memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi perjuangan rakyat Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Perbatasan de fakto memisahkan Kashmir antara India dan Pakistan. Dua dari tiga perang antara kedua negara itu meletus karena masalah Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas muslim di India yang penduduknya beragama Hindu.
Serangan-serangan pada 2008 di Mumbai, ibukota finansial dan hiburan India, telah memperburuk hubungan antara India dan Pakistan. New Delhi menghentikan dialog dengan Islamabad yang dimulai pada 2004 setelah serangan-serangan Mumbai pada November 2008 yang menewaskan lebih dari 166 orang.
India menyatakan memiliki bukti bahwa "badan-badan resmi" di Pakistan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan-serangan itu -- tampaknya menunjuk pada badan intelijen dan militer Pakistan. Islamabad membantah tuduhan tersebut.
Sejumlah pejabat India menuduh serangan itu dilakukan oleh kelompok dukungan Pakistan, Lashkar-e-Taiba, yang memerangi kekuasaan India di Kashmir dan terkenal karena serangan terhadap parlemen India pada 2001. Namun, juru bicara Lashkar membantah terlibat dalam serangan tersebut.
India mengatakan bahwa seluruh 10 orang bersenjata yang melakukan serangan itu datang dari Pakistan. New Delhi telah memberi Islamabad daftar 20 tersangka teroris dan menuntut penangkapan serta ekstradisi mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika