REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Saat berpidato pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-66 MPR RI, Presiden SBY tampak enggan memberikan dukungannya untuk mendorong amandemen kelima UUD 1945.

Namun DPD menyatakan tidak merasa dihalangi dengan isi pidato SBY yang tidak  eksplisit menolak amandemen. "Jangan terlalu dipandang negatif. Pernyataan beliau sekadar mengingatkan agar amandemen tidak dilakukan dan diputuskan dalam keadaan emosional dan terburu-buru, jadi kami akan tetap maju," ujar Ketua DPD RI, Irman Gusman, saat dihubungi Republika, Ahad (21/8).

Dalam pidatonya, SBY mengatakan agar amandemen dilakukan secara tidak jernih, tidak rasional apalagi atas dorongan kepentingan tertentu. Amandemen UUD, menurut SBY, harus dilakukan berdasarkan urgensi yang kuat dan melibatkan semua pihak.

Irman melihat isi pidato SBY sebagai imbauan. Karena itu, sebagai pengusul perubahan kelima UUD, DPD akan melanjutkan upayanya, "Tentu kami akan hati-hati dalam penyusunan draf," imbuh Irman.

Irman kembali menegaskan bahwa lembaganya telah mengkaji secara serius dan berulang atas setiap perubahan yang dibuat DPD dalam draf perubahan kelima ini. Menurutnya, peringatan SBY agar perubahan UUD tidak dilakukan dalam keadaan emosional justru memperkuat alasan DPD untuk segera bergerak.

Setelah melalui masa reformasi, Irman menyatakan sekarang adalah saat yang tepat untuk mengajukan amandemen. "Saat ini suasana politik ekonomi relatif tenang, jadi momen seperti sekaranglah yang harus dimanfaatkan," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika