REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Pemerintah masih menaruh harapan agar RUU APBN 2012 bisa selesai tepat waktu. Optimisme pemerintah itu muncuk di tengah sikap Badan Anggaran DPR yang enggan membahas APBN 2012, menyusul pimpinannya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya tetap optimis semangat kawan-kawan di Dewan itu tetap ingin menyelesaikan itu," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jumat (23/9). Hatta menilai Banggar hanya menginginkan prosedur yang baik saja dalam membahas APBN 2012 menjadi UU.

Menurut Hatta, harus dipisahkan proses-proses hukum yang sedang berjalan dengan proses ketatanegaraan yang berlangsung antara pemerintah dengan DPR dalam menyelesaikan APBN 2012. Setiap penyusunan APBN harus disahkan dalam bentuk UU. "Intinya Oktober itu sebelum reses itu kita sudah ketok palu sebagai UU, bisa saja selama Oktober itu kita selesaikan masih ada waktu," kata Hatta. Sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta minta jajarannya di Fraksi PAN agar mengupayakan pembahasan APBN harus jalan.

Hatta tidak melihat ada sesuatu yang membuat pemerintah dan DPR tidak menyelesaikan APBN 2012 menjadi UU. Walaupun dalam keadaan tertentu ada ruang jika APBN 2012 tidak selesai, negara memang bisa APBN yang lama, tapi opsi itu tidak diambil karena tidak ada badai dan topan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika