REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan sejumlah tokoh Aceh, di Wisma Negara, Selasa (27/9). Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu membicarakan perihal Pemilihan Kepala Daerah di Nangroe Aceh Darussalam.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan dalam pertemuan itu ada enam orang tokoh aceh yang datang. Mereka menyampaikan masukan terkait Pemilihan Kepala Daerah di daerah tersebut.
"Beliau (Presiden) kan menerima masukan dari siapa saja," ujarnya, di Komplek Istana Negara, Selasa (27/9) malam.
Untuk diketahui pelaksanaan Pilkada Aceh hingga kini belum jelas pelaksanaannya. Salah satu substansi yang menjadi masalah adalah keberadaan calon perseorangan.
Partai Aceh menilai calon perseorangan hanya berlaku pada pilkada pertama Aceh, seperti tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA). Selain itu, UU PA juga menyebutkan sengketa pilkada Aceh diselesaikan di Mahkamah Agung.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi atas gugatan beberapa calon bupati dari Aceh yang gagal menggunakan jalur perseorangan membatalkan klausul tentang calon perseorangan di UU PA.
Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian Dalam Negeri berharap putusan MK diikuti. Apalagi, kini dalam pilkada di Indonesia, peluang untuk calon perseorangan sudah diatur.
Terkait dengan berbagai Persoalan itu, lanjut Mendagri, Presiden berharap agar dapat diselesaikan dan dicari titik temunya. Sejumlah masukan dari tokoh Aceh juga didengar langsung oleh Presiden.
"Dari presiden soal pemilihan itu dilaksanakan atau dicari titik temu. Ada masukan-masukan yang diberikan kelompok-kelompok itu kepada presiden," paparnya.
Pertemuan antara Presiden dengan tokoh Aceh itu berlangsung antara pukul 13.00 sampai pukul 15.00 WIB. Tokoh Aceh yang hadir yakni Tengku Malik Mahmud Al Haytar, Dr Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, Zakaria Saman, Muhammad Yahya dan Abdullah Saleh.
Sementara Presiden antara lain didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahhi, Kepala Kepolisian Republik Indonesi Jenderal Timur Pradopo dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika