REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah menzalimi menterinya terkait proses reshuffle pada 19 Oktober lalu. Menurut Sekjen Partai Demokrat Saan Mustafa, semua menteri diajak bicara terkait proses penggantian kursi kabinet. Tidak hanya menteri bersangkutan, pimpinan parpol juga diberitahu dalam proses pergantian menteri.

Parpol yang jatah menterinya di kabinet dikurangi tidak lupa diikutsertakan dalam pembicaraan. “SBY pasti mengajak komunikasi. Tidak benar reshuflle tanpa pertimbangan aspek itu,” kata Saan usai konferensi pers survei Jaringan Suara Indonesia, Ahad (23/10). Dikatakannya, Presiden SBY menjunjung tata krama dalam pergantian kabinet, dan selalu ada komunikasi dengan para menterinya.

Jika muncul ketidakpuasan, seperti yang dituduhkan mantan menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad, Saan menilai hal itu wajar. Pihaknya meminta hak prerogatif Presiden dihormati oleh siapapun.

Kejadian Fadel menilai penilaian SBY tidak subyektif kepadanya, padahal sudah bekerja dengan baik, ditepis Saan. Ia menegaskan, sangat subyektif jika seseorang menilai sendiri dan itu tidak bisa dipercaya. “Yang menilai kinerja baik itu pihak luar dan harus Presiden. Kita hormati penilaian itu,” kata Saan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika