REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengeluhkan tak kunjung cairnya subsidi atau Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp 639 miliar. Akibatnya, sejumlah kegiatan perawatan dan operasional tidak berjalan maksimal.
Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan menyatakan, akibat tak kunjung turunnya dana tersebut, perseroan terpaksa meminjam dari bank. “Bunganya sangat tinggi. Kami jadi kesulitan membayarnya. Sementara PSO belum seperserpun cair,” katanya di depan Komisi VI DPR, Rabu (25/10). Menurutnya, memang angka PSO yang diterima tidak besar, namun dana tersebut sangat dibutuhkan. “Kalau KAI sebesar PLN, mungkin nilai itu kecil,” ujarnya.
Jonan menyatakan, pihaknya paham kalau mereka harus melakukan perbaikan dan menjaga kelangsungan bisnis. “Namun jadi susah karena keterbatasan biaya,” katanya. Dia mengeluhkan harga tiket kelas ekonomi yang sudah 10 tahun tidak berubah. Misalkan tiket Jakarta – Tangerang yang hanya dibanrol Rp 1.000 per penumpang atau rute kereta Jakarta – Bogor yang hanya Rp 2.000 per orang. “Bahkan tahun 2009 diturunkan,” katanya.
Atau tarif Kereta api Kahuripan jurusan Padalarang-Kediri berjarak 655 km yang hanya dikenakan tarif Rp38.000 atau rata-rata Rp 58 per km. Sedangkan untuk tarif non PSO dapat mencapai Rp128 per kilometer.
Selama ini keuntungan yang diperoleh PT KAI berasal dari tiket penumpang kelas eksekutif atau kelas barang yang non-PSO. Nantinya dana yang diperoleh dari penjualan tiket dari penumpang semacam itu akan disubsidi untuk memberikan pelayanan kepada penumpang kelas ekonomi. “Subsidi silang ini kan sebenarnya tidak diijinkan. Namun masih banyak juga yang berpikir kereta api kurang efisien. Bis umum ke Rambutan saja Rp 8 ribu per orang,” katanya.
Dana yang minim akhirnya membuat perseroan tidak mampu pula menjaga kenyamanan stasiun. “Ini jadi satu tantangan besar sekali. Pimpinan kami selalu minta toilet bersih dan gratis tapi sulit sekali menuhinya,” katanya.
Jonan menyebutkan untuk mengelola 3.000 toilet yang ada di stasiun seluruh Indonesia, perseroan butuh dana Rp 20-30 miliar per tahun. “Ini belum dana untuk mengganti kereta yang sudah tua,” ujarnya.
Sebenarnya, menurut Jonan, jumlah PSO yang disetujui tidaklah cukup. “PSO 2011 yang kami terima hanya separuh dari yang kami butuhkan. Kalau anda lihat penumpang tahun lalu, maka PSO seharusnya tidak Rp 4.000 per orang,” ujarnya. Oleh karena itu dia berharap, kalaupun nialinya tidak dinaikkan, setidaknya PSO yang telah disetujui bisa dicairkan. “Karena kalau tidak pasti kanibalismenya terjadi,” katanya.
