REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI – Dewan HAM PBB  akan merilis laporan terbaru pelanggaran rezim Presiden Suriah, Bashar Al-Assad. Kemungkinan laporan tersebut akan dikirimkan ke  Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Para menteri luar negeri Arab akan mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh Liga Arab, termasuk Turki. Liga Arab telah menyetujui pemberlakuan sanksi ekonomi kepada Suriah yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada Ahad, (27/11). Hal itu dilakukan untuk mengisolasi rezim Assad yang dinilai telah melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa selama lebih dari delapan bulan.

Ketua Konferensi Suriah untuk Perubahan, Ammar Qurabi, mengatakan para Menteri Luar Negeri Arab akan mendiskusikan aspek politik inisiatif Arab. “Selain itu, laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Suriah akan dikirimkan ke DK PBB. Sebab, negara-negara Arab gagal melindungi warga sipil Suriah,” katanya pada Senin, (28/11).

Warga Suriah, ujar Qurabi, sudah tidak sabar untuk mendengarkan laporan dari Dewan HAM PBB. “Laporan tersebut kemungkinan berisi rekomendasi agar Assad dan para pejabat Suriah lainnya dibawa ke ICC,” ujarnya seperti dilansir Al-Arabiya News.

Sementara itu, Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thani, mengatakan keadaan yang berkembang di Suriah tidak menunjukkan indikasi positif. “Sanksi ekonomi terhadap Suriah memang tetap diberlakukan. Namun, kalau Suriah tidak segera menghentikan penggunaan kekerasan, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menghentikan pembunuhan tersebut,” katanya.

Kekuasaan, terang Hamad, tidak berarti apa-apa jika penguasa terus membunuh rakyatnya sendiri. Makanya Liga Arab memberlakukan sanksi terhadap Suriah agar berhenti menggunakan kekerasan. Sanksi yang diberlakukan di antaranya larangan berpergian bagi para pejabat tinggi Suriah, membekukan aset rezim Assad, berhenti melakukan bisnis dengan Bank Sentral Suriah, dan berhenti berinvestasi di Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika