REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menilai terdakwa kasus suap Wisma Atlet, M. Nazaruddin, sedang mengalami kebingungan. Oleh karena itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini menyebut nama beberapa petinggi Partai Demokrat termasuk dirinya dalam persidangan.
"Orang bingung dia, karena masalahnya banyak. Dia bingung terus sebut semua orang," ujar Mubarok saat dihubungi Republika, Rabu (14/12).
Mubarok mengungkapkan Nazaruddin memang dikenal suka membolak-balikkan informasi. Sehingga, apa yang dikatakan sulit untuk dipercaya.
Selain itu, Mubarok menilai bahwa Nazaruddin menyebut nama dia di persidangan karena Nazaruddin marah dengan sikapnya yang keras terhadap Nazaruddin. "Saya tegas dan keras waktu memberikan pernyataan di koran, televisi. Di partai pun saya keras," tambah Mubarok.
Meski demikian, Mubarok mengaku dirinya selama ini memang memiliki yayasan yang bersifatnya sosial. Contohnya, sebut Mubarok, Mubarok Institute dan Mubarok Foundation. Mubarok Institute, ungkapnya, lebih aktif di dunia maya dan memiliki pengunjung yang banyak.
Menurut Mubarok, laman yang beralamat di mubarok-institute.blogspot.com tersebut menerbitkan pemikiran filologi dan filsafat dia sebagai cendikiawan. "Itu gratis dan dikelola oleh pengusaha," jelas Mubarok.
Sementara Mubarok Foundation, ujarnya, lebih banyak bergerak di bidang sosial. Kegiatannya antara lain mengelola yatim piatu.
Dia menampik tudingan Nazarudin terkait yayasan tersebut. Menurutnya, yayasan yang beralamat di Casablanca, Jakarta Selatan dan di Kalibata, Jakarta Timur itu berasal dari donasi masyarakat dan sumbangan pengusaha.
Nazaruddin sebelumnyak mengungkap petinggi Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi. Kali ini, Rabu (14/12), anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, dikatakan membeli anggaran ke anggota DPR.
Nazaruddin mengatakan, uang-uang hasil jerih payah bermain anggaran di DPR itu, dipakai Mubarok untuk membangun yayasan yang disebut Nazarudin berkantor di kawasan Casablanca.
Ikuti Whatsapp Channel Republika