REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi serius soal keterangan terdakwa kasus suap Wisma Atlet M Nazaruddin yang menyebut Ketua Banggar DPR RI adalah 'Ketua Besar' dalam kasus suap yang menjeratnya. KPK menindaklanjuti keterangan itu dengan mempelajari soal peran Ketua Banggar tersebut.

"Ya sekecil apapun informasi pada proses persidangan akan kita tindaklanjuti," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi Republika, Rabu (4/1).

Johan mengatakan, tentunya pengkajian yang dilakukan KPK terhadap informasi itu harus didukung oleh fakta-fakta persidangan yang diberikan oleh saksi atau terdakwa lainnya. Setelah itu, bisa saja Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan seseorang yang dimaksud itu pada proses persidangan. "Ya tergantung kebutuhan jaksanya juga nanti di persidangan," katanya.

Terdakwa kasus suap wisma atlet kembali bernyanyi soal dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang menjeratnya itu. Kali ini, Rabu (4/1), Nazaruddin menyebut keterlibatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sebagai 'Ketua Besar' pada kasus itu.

"Iya benar (Ketua Banggar)," kata Nazaruddin sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu(4/1).

Nazaruddin menjelaskan, 'Ketua Besar' ini memiliki hubungan langsung dengan mantan bendaharanya, Yulianis. Bahkan, Nazaruddin menyebut ada hubungan khusus antara Yulianis dengan 'Ketua Besar' itu. "Komunikasinya langsung, ada nomor khusus antara yulianis dengan Ketua Besar itu," ujarnya.

Nazaruddin mengatakan, "Ketua Besar" ini juga memiliki hubungan dengan anggota Banggar DPR Angelina Sondakh dan mantan anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang. Ia menyebut kedua orang ini lebih mengetahui soal peran 'Ketua Besar' itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika