REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang proporsional untuk pemilu 2014 nanti adalah lima persen.

"PT dari dulu seharusnya dinaikan jadi lima persen, supaya dapat merampingkan jumlah partai yang ada sekarang," ujar Burhanuddin, Kamis (5/12), di Jakarta.

Menurut dia, sistem presidensial di Indonesia lebih cocok untuk multipartai yang sederhana, karena multipartai yang ada saat ini terlampau ekstrim untuk ukuran Indonesia. "Jumlah partai kita terlalu ekstrim (banyak), sehingga menimbulkan kombinasi ganjil di sistem presidensial."

Burhanuddin juga mengatakan bahwa asumsi kehilangan suara bila PT dinaikkan adalah salah kaprah. Justru, ia menilai, bila partai yang ikut dalam pemilu lebih sedikit, otomatis distribusi suara hanya akan terjadi pada daerah/ area itu saja.

"Kalau partai lebih sedikit maka fragmentasi bisa jadi lebih moderat," kata Burhanuddin. Untuk partai-partai kecil yang kemungkinan besar tidak lolos PT, Burhanuddin menyarankan agar mereka bergabung dengan partai besar. "Pemilih juga dapat memilih partai dan berideologi sama dengan partai yang tidak lolos PT," ujar Burhanuddin.

Sependapat dengan Burhanuddin, pengamat politik yang juga pengajar di pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang dan Universitas Indonesia di Jakarta , Ari Junaedi mengatakan bahwa PT lima persen sangat tepat untuk menyederhanakan jumlah partai. "Kita bisa memberikan partai-partai menengah untuk lebih menaikan suara," ujar Ari.

Menurut Ari, selama ini kepartaian di Indonesia hanya dikuasai oleh tiga partai besar yang selalu mendominasi pemilu. "Idealnya kita cukup memiliki lima partai saja, karena lima partai ini mampu mencakup seluruh konfigurasi yang ada."

Ari juga menambahkan bahwa seharusnya parpol bukan dijadikan ajang pencarian kerja, seperti yang terjadi saat ini, namun seharusnya parpol dapat menyuarakan suara rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika