REPUBLIKA.CO.ID, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, atas nama Pimpinan DPR dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) melayangkan peringatan tertulis kepada Sekretaris Jenderal (Sesjen DPR), Nining Indra Saleh, terkait berbagai tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terutama menyangkut renovasi ruangan rapat senilai Rp20 miliar.
Surat peringatan tertulis itu, menurut Marzuki dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Jumat, dilayangkan setelah beberapa kali memperingatkan Sesjen DPR.
"Hari ini saya atas nama Ketua DPR/Ketua BURT memberi peringatan tertulis kepada sesjen. Peringatan ini saya berikan karena mempertimbangkan berbagai hal yang selama ini menurut saya tidak sesuai aturan kerja yang sehat dil ingkungan kesekjejan DPR," katanya.
Paling tidak, kata Marzuki, ada empat hal yang mendorong memutuskan hal itu. Dia mengungkapkan bahwa sejak awal memimpin DPR sudah mencium aroma pemborosan yang dilakukan oleh jajaran sekretariat jenderal.
Awal 2010, menurut Marzuki, masyarakat tentunya masih ingat dengan ribut-ribut pembelian komputer baru bagi anggota. Dia mengaku mendapatkan komputer tersebut. "Yang lalu sudah, tapi ke depan harus lakukan perubahan," ujarnya.
"Saya juga diberi komputer baru, padahal di atas meja saya sudah ada komputer. Saya tanyakan kenapa masih diberi, dijawab ada anggaran. Saya pun mengatakan untuk berikutnya agar setiap pembelian untuk DPR yang bisa menimbulkan masalah agar saya diberi tahu, walaupun ada anggarannya," kata Marzuki.
Nyatanya saat ini bertubi-tubi masalah yang menyerang DPR. "Sebagai Ketua BURT/Pimpinan DPR, saya tidak diberi informasi," katanya.
Perintah pada saat rapat BURT, menindaklanjuti lemahnya komunikasi anggota BURT dengan fraksi, agar setiap keputusan BURT diberikan satu ekstra salinan (copy) kepada fraksi, tidak dijalankan, dengan adanya protes-protes anggota DPR baik langsung ataupun dalam rapat paripurna maupun pernyataan-pernyataan di media.
"Pemerintah menggalakkan produksi dalam negeri dengan iklan yang berulang di media, sesjen sebagai aparat pemerintah harusnya memiliki komitmen untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk menumbuhkan industri dalam negeri," katanya.
Selain itu, menurut dia, meminta kepada konsultan agar mengutamakan industri dan produksi dalam negeri dalam kaitan proyek-proyek yang ada di DPR.
Kenyataannya, kata dia, renovasi ruang badan anggaran sebagian besar digunakan untuk membeli barang impor.
"Laporan-laporan masyarakat tentang proses tender yang penuh nuansa KKN dari masyarakat kepada saya yang saya forward-kan kepada beliau untuk ditindaklanjuti. Sudah beberapa kali info tersebut saya sampaikan, sampai sekarang tidak ada laporan tindak lanjutnya. Justru praktik tersebut masih berlangsung dengan pola-pola yang secara nyata bisa dilihat mahalnya setiap barang yang dibeli dengan alasan spresifikasinya khusus," katanya.
Sesjen sebagai wakil pemerintah yang berada di lembaga politik, lanjut Marzuki, seharusnya memahami kebatinan yang dirasakan rakyat saat ini, tidak dengan menyalahkan anggota DPR. Sesjen itu pejabat eselon satu A (1-A), harus punya tanggung jawab, jangan lepas tangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika