REPUBLIKA.CO.ID,TIMIKA--Tim Peduli Kemanusiaan dan Perdamaian Kabupaten Puncak Papua mendesak kepolisian di Papua menangkap dan memproses Simon Alom dan Elfis Tabuni karena kedua orang itu dinilai bertanggung jawab atas terjadinya konflik antarwarga yang telah menelan korban jiwa puluhan orang.
Ketua Tim Peduli Kemanusiaan dan Perdamaian Kabupaten Puncak, Elminus Mom di Timika, Senin mengatakan konflik antara dua kelompok warga pimpinan Simon Alom dan Elfis Tabuni telah berlangsung hampir tujuh bulan sejak 30 Juli 2011.
Konflik yang dipicu oleh masalah pencalonan kepala daerah dari salah satu parpol itu telah merenggut nyawa sedikitnya 57 warga Ilaga, melukai ratusan orang, rumah-rumah masyarakat dan fasilitas umum milik pemerintah dibakar, dan lahan pertanian warga serta ternak babi dirusak dan dibunuh.
"Kami mewakili korban dari dua belah pihak minta polisi untuk menangkap dan memproses dua orang ini karena merekalah yang bertanggung jawab atas konflik yang terjadi antara dua kelompok masyarakat di Ilaga," kata Elminus.
Ia mempertanyakan penggunaan senjata otomatis oleh salah satu kelompok dalam pertikaian masyarakat di Ilaga. Akibat penggunaan senjata otomatis tersebut, katanya, 10 orang tertembak dan meninggal dunia.
Menurut Elminus, saat pertikaian berlanjut pada Kamis (19/1), dua warga Ilaga meninggal dunia setelah terkena tembakan senjata otomatis dari salah satu kelompok.
"Kami mau tanya ke aparat keamanan, masyarakat dapatkan senjata otomatis itu dari mana. Mengapa aparat membiarkan masyarakat saling bunuh dengan menggunakan senjata api," kata Eminus yang juga merupakan anggota DPRD Mimika itu.
Akibat pertikaian antara dua kelompok massa di Ilaga, sebagian besar warga di Kabupaten Puncak Papua sudah mengungsi ke luar dari wilayah itu. Mereka mengungsi ke sejumlah kabupaten tetangga seperti Mimika, Nabire, Jayapura, Wamena, Lani Jaya, Tolikara dan Puncak Jaya.
Terkait konflik di Ilaga tersebut, menurut Elminus, anak-anak putra daerah yang saat ini bermukim di Timika dan kota-kota lainnya di Papua menggagas untuk melakukan upacara perdamaian antara dua kelompok yang bertikai.
"Kami dari keluarga korban baik di kelompok Elfis Tabuni maupun di kelompok Simon Alom tidak mau lagi berperang karena kami kehilangan saudara-saudara kami. Karena itulah kami membentuk panitia untuk mendamaikan dua kelompok masyarakat yang bertikai di Ilaga," ujar Elminus.
Untuk menuju proses perdamaian secara adat, katanya, Pemkab dan DPRD Kabupaten Puncak Papua harus bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pembayaran denda adat atas para korban yang meninggal dunia dari kedua belah pihak.
Pasalnya, Pemkab dan DPRD Puncak Papua dinilai tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara kelompok Elfis Tabuni dan Simon Alom sehingga jatuh korban jiwa puluhan orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika