REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Demonstrasi buruh yang terjadi belakangan, menurut anggota Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J Rachbini berakar dari kondisi sektor industri yang lemah dalam mendorong kesempatan kerja.
Karena itu bagi dia, buruh, bukanlah satu-satunya yang membuat beban pengusaha menjadi tinggi. "Biaya tinggi karena suap dan biaya 'siluman' di berbagai instansi dan lembaga negara," ujar Didik dalam diskusi 'Isu-isu Pokok dan Alternatif Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia', di Menara Kadin, Jumat (3/2).
Agar beban pengusaha menjadi ringan, politisi PAN ini menyarakan agar harus ada perbaikan dari sektor kebijakan di negara. Didik mencontohkan, untuk memulai usaha di Singapura, para pengusaha hanya membutuhkan watu selama tiga hari. Sementara itu, di Indoneisa untuk izin usaha memerlukan waktu 45 hari dan harus melampaui prosedur yang cukup rumit.
Rumitnya prosedur perizinan usaha di Indonesia membuat negara ini ada di peringkat 129 di dunia. Sangat jauh tertinggal dari Singapura yang menduduki posisi puncak.
"Biang kerok dari masalah tersebut adalah lembaga negara yang menciptakan biaya mahal bagi dunia usaha. Biaya perizinan mulai usaha mahal, prosedurnya di dalam birokrasi lama dan banyak," kata dia.