REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pembelian pesawat intai tanpa awak (UAV) dipastikan tidak bersifat politis. "Teknologi itu tidak punya batas teritorial. Teknologi tidak ada kolerasinya dengan politik," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai memberi sambutan pada "Workshop Internasional Enhancing Defence Cooperation on Public Affairs" antara Kemhan RI dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Dengan pembelian itu, Sjafrie berharap Indonesia dapat menyerap teknologi dari negara luar sehingga dapat dikembangkan di dalam negeri. Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangkan oleh Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.
Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor. "Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan 'delivery' tahun ini," kata Wamenhan.
Sebelumnya, kata dia, karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda. UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.
Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada tahun 1996.
Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.
Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika