REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Serangan udara NATO yang menewaskan delapan remaja Afghanistan pekan lalu tidak dikoordinasikan dengan polisi Afghanistan, kata menteri dalam negeri Sabtu, bertentangan dengan apa yang dikatakan pasukan asing itu setelah kejadian.
Serangan 8 Februari di Provinsi Kapisa, di mana tentara Prancis bermarkas, meningkatkan kekhawatiran bahwa akan makin memburuk hubungan yang sudah tegang antara pemerintah Afghanistan dan sekutu Baratnya.
Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Bismillah Mohammadi, mengatakan bahwa pasukan Afghanistan tidak terlibat, dan menyangkal laporan NATO sebelumnya bahwa serangan itu adalah operasi bersama.
"Kami tidak terlibat dalam insiden itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak mengkoordinasikan serangan tersebut dengan kepolisian kami," katanya kepada anggota parlemen.
Pasukan NATO yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan, Rabu mengakui bahwa delapan pemuda tewas dalam serangan udara terbaru namun menegaskan mereka menembak para remaja itu karena mereka menimbulkan "ancaman" bagi tentara.
"Kami telah ditugaskan delegasi untuk berbicara dengan NATO mengapa mereka tidak menginformasikan kepada kami mengenai operasi itu," kata Mohammadi, yang bersikeras bahwa jumlah korban sipil yang disebabkan oleh pasukan Afghanistan dan NATO telah "cukup" menurun karena koordinasi yang baik. Tetapi insiden Kapisa adalah pengecualian.
Namun, seorang juru bicara NATO pekan lalu mengatakan operasi itu bersama-sama dilakukan dengan polisi Afghanistan di daerah tersebut.
Menurut satu laporan PBB, catatan jumlah warga sipil yang tewas di Afghanistan selama satu dekade perang tahun lalu, adalah tahun kelima terus-menerus korban kematian meningkat.
Sebanyak 3.021 warga sipil tewas - kebanyakan di tangan gerilyawan - sampai delapan persen dari 2.790 pada tahun 2010, kata misi PBB di Afghanistan dalam laporan tahunannya.
Pemberontakan yang dipimpin Taliban menyebabkan 77 persen dari kematian, naik 14 persen dari tahun 2010, sedangkan pasukan pro-pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan 410 warga sipil atau 14 persen dari total, kata laporan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika