REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengatakan, ada satu-dua menteri yang memiliki rekeking tidak wajar. Hanya saja, Yusuf tidak mau menyebut siapa menteri-menteri tersebut. Ia hanya menegaskan, kalau saat ini tengah diusut lebih lanjut.

‘’Apakah ada menyangkut menteri, kami sampai sekarang tidak pilih kasih. Ada. Cuma, apakah itu pidana atau tidak, saat ini sedang diverifikasi,’’ katanya ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (20/2).

Fakta ini mengemuka dalam rapat setelah anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo yang menanyakan mengenai ada tidaknya transaksi tidak wajar yang melibatkan menteri atau lingkungan istana. Pertanyaan ini mengemuka lantaran PPATK hanya menyampaikan mengenai transaksi tidak wajar yang melibatkan aparat penegak hukum, anggota dewan, dan pegawai negeri sipil.

Yusuf pun tidak memberikan keterangan mengenai komentar Bambang yang mengaitkan komentar itu dengan pengakuan terpidana kasus wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang. Yaitu mengatakan ada menteri yang meminta fee delapan persen sebagai syarat agar Permai Grup mendapatkan proyek di kementeriannya.