REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejumlah warga Bandarlampung menyebutkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih lebih baik dibandingkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang bisa memicu terjadinya kelangkaan atau penyelewengan penggunaan bahan bakar tersebut.
"Jika dibatasi warga sulit mendapatkan BBM, sehingga lebih baik harga BBM yang dinaikkan," kata Tobing, yang membuka usaha antar-jemput, di Bandarlampung, Jumat (24/2).
Ia menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu tentu memberatkan warga, namun masyarakat diperkirakan masih bisa menghadapi dampak kenaikan BBM tersebut.
Warga Lampung lainnya, Siagian, mengatakan, kenaikan harga BBM memang akan memicu harga bahan pokok melambung, namun kebijakan itu masih lebih baik dibandingkan pembatasan BBM bersubsidi.
"Hanya sebentar dampak kenaikan BBM itu dirasakan berat, selanjutnya masyarakat akan mengusahakan diri berhemat sehingga bisa mengatasinya dalam jangka panjang," kata warga yang membuka usaha bengkel saat ditemui di kawasan Sukarame Bandarlampung.
Ia menyebutkan, masyarakat dan dunia usaha perlu berhemat, namun pemerintah harus lebih baik dan transparan dalam mengelola anggaran negara.
Menurut dia, perbaikan jalan yang perlu diutamakan pemerintah setelah kenaikan harga BBM ini.
Sementara itu, Rodji yang membuka usaha penjualan beras di Pasar Tugu Bandarlampung, menyebutkan kenaikan harga BBM tentu memberatkan masyarakat.
"Harapannya adalah harga BBM tidak naik. Namun kalau kenaikan BBM yang dipandang terbaik maka kita tentu nurut saja," katanya.
Sejumlah warga lainnya mengharapkan kenaikan harga BBM diimbangi dengan pengelolaan penggunaan keuangan negara yang lebih baik dan transparan, serta pemberantasan korupsi yang makin digiatkan.
Sebelumnya, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak keberatan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) asal disertai pengalihan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika