REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini, permasalahan persiapan dan pelaksanaan ibadah haji selalu sama di setiap tahunnya. Menurut  Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari FPKS, Surahman Hidayat, rencana untuk membentuk badan haji adalah berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji yang selalu tidak beres.

Rencana itu juga, kata dia, sudah diperhitungkan secara matang dan mendalam melalui kajian-kajian dari para pakar dan sudah mendengarkan penjelasan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. “Kalau Menteri Agama mau mengatasnamakan umat demi mempertahankan agar urusan haji tetap berada di kementriannya, silakan saja, itu urusannya sama Sang Pencipta," katanya, Selasa (28/2).

Meski demikian, kata dia, paradigma keilmuan dan akademis serta standar profesional memperlihatkan bahwa urusan penyelenggaraan haji, di mana operator dan regulator jadi satu itu tidak masuk akal. "Regulator, operator, dan supervisor jadi satu di dunia ini, yah hanya Kementerian Agama RI,” ujar Surahman.

Masalah haji, lanjut Surahman, seperti benang kusut yang tidak bisa diuraikan. Jemaah haji Indonesia, dibandingkan dengan beberapa negara lain, sangat berbeda. Jamaah Indonesia, kata dia, sudah harus membayar lebih mahal, juga mendapatkan pelayanan yang lebih buruk dibandingkan negara lainnya. ”Jemaaah yang melalui Brunai kan seharusnya membayar lebih mahal, tapi faktanya mereka membayar lebih murah dengan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan seperti pada Mukernas PPP dan Peresmian Asrama Haji di Riau, Menag, Suryadharma Ali, mengharapkan masyarakat tidak terkecoh isu mengenai rencana pembentukan badan khusus haji, karena dinilai berbau praktik komersialisasi dan bahkan terkesan dipolitisasi. Dia menilai, Kemenag sudah profesional sebagai pengelola haji berpuluh-puluh tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika