REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah kembali memunculkan wacana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Belum juga wacana ini dilakukan namun sudah membuat resah sejumlah ketua Rukun Warga (RW) di Yogyakarta. Pasalnya akan sangat dimungkinkan muncul protes dari masyarakat.
"Sangat dimungkinkan muncul protes dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) kepada kami. Akan muncul prasangka buruk dari masyarakat ke kami," kata Ketua Ketua Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Atok Setyabudi, di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, sangat dimungkinkan ada masyarakat yang mengira bahwa penerima BLT tersebut ditentukan oleh pengurus RW, padahal program tersebut murni berasal dari pemerintah pusat termasuk data penerimanya.
Oleh karena itu, Atok mengatakan, telah berupaya melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat. Salah satunya melalui forum pertemuan warga secara rutin.
"Jika ada warga yang tidak mendapat BLT, maka jangan protes kepada kami karena program ini adalah program nasional," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua RW 02 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan M. Wahyu Sugianto. "Saat ini, sedang ada pemilihan pengurus RT. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi tentang rencana pemerintah memberikan BLT agar di kemudian hari tidak ada protes dari warga," katanya.
Ia pun sudah mengingatkan kepada pengurus RT yang nanti terpilih, harus siap menghadapi dinamika di masyarakat, termasuk apabila pemerintah benar-benar mewujudkan wacananya menggelontorkan BLT.
Sementara itu, Ketua RW 02 Kelurahan Sosrowijayan Wetan Kecamatan Gedongtengen Ipung Purwandari juga mengaku resah dengan rencana pemerintah membagikan BLT karena dimungkinkan ada masyarakat yang melakukan protes. Di wilayahnya, terdapat 1.515 jiwa dari 402 kepala keluarga (KK) dan sebanyak 50 KK di antaranya dinyatakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai keluarga miskin karena memperoleh kartu menuju sejahtera (KMS).
Sementara itu, Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Maryatun mengatakan pemerintah kota belum mendapatkan kepastian tentang mekanisme penyaluran BLT.
"Sampai saat ini pun, kami belum mengetahui bagaimana cara penyalurannya ," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika