REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA---Sebenarnya ada banyak jalan yang bisa dilakukan pemerintah selain menghapus subsidi BBM, sehingga tidak membebani masyarakat miskin.
"Pemerintah mengalami kebocoran anggaran sekitar 30 persen setiap tahunnya. Seandainya 10 persen saja anggaran bisa lebih diefektifkan, pemerintah tidak perlu menghapus subsidi BBM, karena penghapusan subsidi implikasinya akan sangat luas," kata pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma'ruf.
Ia mengatakan ketika BBM naik, penggunaan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah hanya akan sia-sia. BLT itu sifatnya sementara, karena dibagikan langsung habis. "BLT tidak akan mampu menggantikan dampak yang terjadi akibat kenaikan harga BBM pada masyarakat miskin baik langsung maupun tidak langsung," kata Ma'ruf.
