REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Depo Pertamina di Balaraja, Tangerang, Banten dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut dilakukan lantaran penanganan kasus itu oleh Kejaksaan Agung dinilai lambat.

"KPK harus membongkar kasus dugaan korupsi di tubuh pertamina. Termasuk kasus di Depo Pertamina di Balaraja, Tangerang, Banten," ujar pihak pelapor Adhie Massardi di kantor KPK, Senin (19/3).

Adhie mengatakan, selama ini korupsi di tubuh Pertamina sangat sulit untuk dibongkar. Dia juga menekasus Depo Pertamina di Balaraja juga diduga melibatkan banyak aktor dan jaringan yang rapih. Karena itu, perlu keseriusan KPK untuk membongkar kasus tersebut. "Kasus ini mandeg di Kejaksaan, makanya kami laporkan ke KPK," kata Adhie.

Menanggapi laporan itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya tidak bisa sembarang mengambil alih perkara korupsi yang masih ditangani lembaga penegak hukum lain. "Ada mekanismenya," ujar Johan melalui pesan singkatnya.

Kejaksaan Agung menyatakan status dugaan korupsi Depo Pertamina di Balaraja, Tangerang, Banten yang menimbulkan kerugian negara 12,8 juta dollar Amerika Serikat, akan ditingkatkan ke penyidikan. Kejaksaan dikabarkan juga telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Pandan Wangi Sekartaji (PWS) tahun 1994-1996, Johnnie Hermanto.

Kasus dugaan korupsi pembangunan depo Pertamina itu bermula saat Pertamina menggandeng PT PWS sebagai rekanan proyek pada 1996 untuk pembelian tanah seluas 20 hektar. Namun akibat krisis moneter, perjanjian itu dibatalkan kemudian PT PWS meminta ganti rugi ke Pertamina akibat pembatalan sepihak perjanjian tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika