REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, Undang-Undang (UU) Pemilu yang belum lama ini disahkan masih terdapat kekurangan.  

Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDIP Arif Wibowo adalah seputar pengaturan dana belanja kampanye.

Padahal, kata dia, hal tersebut merupakan aturan yang penting yang harus diterapkan pada ajang pemilihan umum. "Isu ini masih mengganjal dan belum diselesaikan secara tuntas," kata dia, di Jakarta, Sabtu (14/4).

Karena itu, pihaknya menganggap dengan tidak adanya peraturan tersebut dalam UU Pemilu dapat menjadi permasalahan tersendiri. Menurut dia, dalam tujuannya, Pemilu merupakan cara untuk menciptakan pemerintah yang efektif dan bisa bekerja tanpa terganggu dengan kegaduhan politik.

Selain itu, pembebanan biaya yang tidak terlalu tinggi juga merupakan salah satu tujuan dibuatnya UU Pemilu. Tapi, kata Arif, dengan tidak adanya pengaturan dana kampanye, peluang politik transaksional menjadi terbuka lebar.

Arif mengatakan jika dalam pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pemilu terdiri dari dua kategori. Pertama, jelas dia, yakni yang dikeluarkan oleh negara. "Juga anggaran yang dikeluarkan oleh partai ada dan masyarakat," kata dia.

Karena itu, pihaknya mengkhwatirkan dengan tidak adanya peraturan dana belanja kampanye, masing-masing calon atau partai menjadi berlomba-lomba untuk menghabiskan uang untuk merebut kekuasan. "Hal inilah yang menghilangkan proses kaderisasi partai politik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika