REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kebijakan pemerintah dalam membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapasitas mesin 1300 cc keatas dianggap sulit dijalankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

"Kebijakan ini sangat sulit dijalankan, karena pengawasannya sulit dan juga akan menyulitkan pegawai SPBU untuk mengecek setiap kendaraan,"ujar Tulus Abadi pada Republika, Ahad (15/4).

Meskipun sulit, Tulus mengaku setuju atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi pengunaaan subsidi BBM, karena menurutnya BBM tidak seharusnya untuk kelas menengah dan pembatasan konsumsi subsidi BBM memang harus segera dibatasi.

Namun, ia tetap tidak menyetujui cara yang dilakukan pemerintah. Sebab, cara yang ideal adalah dengan tetap menaikkan harga BBM,"Pemerintah sudah kehabisan akal dengan melakukan cara ini, pengawasannya sangat sulit. Cara ini dapat dilakukan jika memang sudah tidak ada cara lain,"tambah Tulus.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik UI Andrinof Chaniago bahwa, kebijakan pembatasan konsumsi subsidi BBM memang sangat penting untuk dilakukan. Tapi, cara yang dilakukan pemerintah tersebut menurutnya harus dikaji ulang.

"Aturan tersebut harus didasarkan pada kajian yang cermat jangan beradasarkan ide spontan, coba lihat dulu alternatifnya untuk 1300 cc kebawah,"ungkap Andrinof.

Ikuti Whatsapp Channel Republika