REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir siap melanjutkan pasokan gas ke Israel. Tapi Mesir bakal menjual gas ke Israel dengan harga baru dan kondisi baru.
Kepada kantor berita MENA, Senin (23/4) waktu setempat, Menteri Kerjasama Internasional Mesir, Fayza Abul Naga mengungkapkan, penghentikan pasokan gas terkait dengan non pembayaran. "Ini adalah kontrak komersial antara dua perusahaan, mereka telah lima kali diberitahu dan mereka tidak memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan kontrak yang lama," kata Abul Naga.
Sebelumnya, Mesir mengakhiri kontrak jangka panjang untuk mengekspor gas alam ke Israel Kamis (19/4) lalu. Mesir mengatakan, Israel tidak memenuhi persyaratan dari kesepakatan ekspor gas yang ditandatangani pada 2005 lalu.
Mesir adalah pemasok 40 persen gas ke Israel. Kesepakatan gas Mesir dan Israel memang telah menjadi subyek kontroversi di Mesir sejak era pemerintahan diktator Hosni Mubarak. Mubarak dituduh menjual gas ke Israel dengan harga yang rendah.
Ketua Parlemen Mesir, Saad al Katatni memuji pembatalan kontrak tersebut dan menghormati keputusan untuk menghentikan ekspor ke Israel. "Keputusan tersebut mencerminkan kehendak orang Mesir," kata pernyataan itu.
Sementara itu, Menteri Listrik dan Bahan Bakar Mesir, Hassan Yunis, mengatakan sebelumnya gas alam diekspor ke Israel di bawah kesepakatan kontroversial selama 15 tahun. "Gas yang digunakan untuk diekspor ke Israel akan diarahkan ke pembangkit listrik Mesir, karena kami lebih berhak untuk itu," katanya kepada wartawan.
Kontrak Mesir dan Israel merupakan kesepakatan perjanjian perdamaian pada 1979 silam. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan perdagangan antara kedua negara. Namun, permasalahan muncul ketika militan Badui membom pipa gas yang memasok ke Israel dan Yordania di Semenanjung Sinai, Mesir sebanyak 14 kali selama pemberontakan terhadap Hosni Mubarak. Masyarakat Mesir juga menentang pemeritah terlibat dalam setiap bentuk usaha dengan Israel.
Sementara Israel, meremehkan pembatalan kontrak karena hanya sebagai sengketa komersial dan tidak berdampak pada hubungan diplomatik dengan Mesir. "Kami tidak melihat penghentian pasokan sebagai sesuatu yang lahir karena perkembangan politik di Mesir. Ini sebenarnya sengketa bisnis antara perusahaan Israel dan perusahaan Mesir," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketika pertemuan dengan organisasi penggalangan dana obligasi Israel.
Pernyataan Netanyahu diperkuat juru bicaranya yang bersikeras perjanjian tersebut masih berlaku. "Kesepakatan pasokan gas alam antara Israel dan Mesir belum dicabut. Ada sengketa hukum antara perusahaan Israel dan Mesir," klaim juru bicara Ofir Gendelman dalam pesan yang diposting di Twitter.
Sementara Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengatakan dalam sebuah wawancara radio, Israel tertarik untuk mempertahankan perjanjian damai dengan Kair. Ia percaya ini kepentingan tertinggi Mesir.
Sebelumnya, Perusahaan Egas Mesir pada Ahad (22/4), menegaskan pemutusan kontrak selama 20 tahun. Perusahaan tersebut memasok gas alam melalui Mediterania Timur (EMG) Israel. Diberitakan, seorang pengusaha yang dekat dengan Mubarak, Hussein Salem, adalah sebagai pemegang saham utama di perusahaan gas EMG. Ia sekarang diadili karena menghadapi tuduhan korupsi dan keterlibatannya dengan kesepakatan gas.
Ketua Egas, Mohamed Shoieb, menegasan keputusan itu bukan keputusan politik. "Keputusan Egas karena pihak lain tidak memenuhi komitmennya," katanya.
Di sisi lain, dua pejabat Israel melakukan perjalanan singkat ke Kairo pada Senin (23/4) untuk membicarakan kesepakatan gas. Menurut media Israel, duta besar Mesir bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon untuk memberikan klarifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika