REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN - Menteri Luar Negeri Jordania Nasser Judeh pada Selasa (24/4) mengecam keputusan Israel untuk melegalkan tiga permukiman pos terluar di Tepi Barat. Hal ini diugkapnya saat berbicara dengan utusan Amerika Serikat David Hale.

Yordania, yang memiliki kesepakatan perdamaian 1994 dengan negara Yahudi itu, "mengutuk kegiatan permukiman Israel serta langkah-langkah yang diambilnya secara sepihak," kata Judeh pada pertemuan dengan Hale, seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi Petra.

Tiga permukiman pos terluar itu kini akan bergabung dengan 120 permukiman resmi di seluruh Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki, yang merupakan rumah bagi lebih dari 342.000 orang.

Palestina mengecam langkah itu sebagai tanggapan atas surat dari Presiden Mahmud Abbas yang menuntut penghentian kegiatan permukiman jika perundingan damai akan dilanjutkan.

"Amerika Serikat berkomitmen untuk mengerahkan segala upaya yang mungkin untuk membantu mencapai perdamaian di Timur Tengah," kata Hale seperti yang dikutip Petra. Judeh juga membahas proses perdamaian dengan utusan Kuartet perdamaian Timur Tengah Tony Blair, kata badan itu.

Menteri sementara itu juga bertemu dengan keluarga dari sekitar 22 tahanan Jordania di penjara Israel serta 29 orang hilang di sana, setelah mereka berdemonstrasi di luar kementerian luar negeri di Amman.

Judeh mengatakan ia akan bekerja "untuk mengakhiri penderitaan" para narapidana itu. "Upaya untuk mengorganisir kunjungan ke penjara-penjara Israel saat ini sedang dibahas," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika