REPUBLIKA.CO.ID, Seorang anggota senior parlemen Iran mengecam penyebaran perisai rudal NATO di Turki dan mengatakan bahwa perdamaian regional harus didukung melalui dialog antara negara-negara regional.
Saat bertemu dengan Duta Besar Turki untuk Iran Umit Yardim pada Selasa (24/4), Alaeddin Boroujerdi mengatakan, "Kedua belah pihak harus menghindari tindakan yang akan merusak proses penguatan hubungan bilateral antara Tehran dan Ankara."
Boroujerdi menambahkan, hal itu adalah kebijakan dasar Iran untuk memperluas dan memperdalam hubungan persaudaraan dengan Turki di berbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan hubungan parlemen.
Boroujerdi yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menyatakan bahwa terciptanya perdamaian dan keamanan di kawasan tergantung pada kerjasama antara negara-negara regional.
"Kepentingan bersama antara Iran dan Turki di kawasan ini mengharuskan kita untuk meningkatkan dan memperkuat perdamaian dan stabilitas regional melalui pembicaraan bilateral dan multilateral serta negosiasi," imbuhnya.
Sementara itu, Dubes Turki mengatakan, hubungan Iran-Turki sangat penting bagi kawasan. Yardim menambahkan bahwa para pejabat politik dan parlemen Turki menekankan perlunya untuk memperluas kerjasama yang baik dengan Iran di segala bidang.
Dia menandaskan, dialog bilateral dan negosiasi akan memperkuat pemahaman antara kedua negara dan membangun rasa saling percaya.
Pada tanggal 2 September tahun lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Selcuk Unal mengumumkan keputusan negara itu untuk menjadi tuan rumah perisai rudal NATO.
Dia mengklaim bahwa sistem perisai rudal itu bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan NATO dan sistem pertahanan nasional Turki, serta tidak menargetkan negara tertentu. Setelah pengumuman Ankara tersebut, Rusia mengkritik rencana itu.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa kerja sama Turki akan menandai langkah lain dalam rangka penyebaran sistem pertahanan rudal global Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika