REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Jaringan supermarket terbesar kelima di Inggris Co-operative Group (Co-op) tidak lagi menjual produk yang berasal dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Co-op menjadi grup supermarket besar pertama di Eropa yang melakukan boikot tersebut.
Langkah tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan ritel dan asuransi raksasa tersebut kini tidak lagi memasok produk yang diketahui bersumber dari pemukiman Israel.
Keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi empat perusahaan ekspor pertanian terbesar Israel: Agrexco, Arava Export Growers, Adafresh dan Mehadrin. Kontrak senilai 350 ribu poundsterling (560 ribu dolar AS) juga terancam terlepas dari genggaman Israel. Tidak menutup kemungkinan perusahaan lain juga akan terkena imbasnya.
Pemboikotan ini bukan yang pertama kali dilakukan. Co-op telah mengambil tindakan tersebut sejak 2009. Perusahaan ritel tersebut, dalam pernyataannya, bekerja sama dengan sekitar 20 perusahaan asal Israel yang produknya tidak bersumber dari pemukiman ilegal.
"Perusahaan akan secara aktif meningkatkan hubungan dagang dengan perusahaan Palestina di wilayah-wilayah pendudukan," katanya menegaskan.
Namun, Co-op menekankan bahwa tindakannnya bukanlah boikot terhadap Israel. Mereka memastikan kontrak-kontrak tersebut akan beralih ke perusahaan Israel lain yang bisa menjamin bahwa produk mereka tidak berasal dari pemukiman ilegal.
Pejuang hak asasi manusia Palestina menyambut baik langkah tersebut. Mereka mengatakan, pemboikotan tersebut adalah yang pertama kali dilakukan supermarket di negara Barat.
Koordinator Kampanye Perdagangan Pertanian Jaringan Boikot Israel (BIN) dan anggota Co-op Hilary Smith mengatakan Co-op telah tampil sebagai pemimpin bagi komunitas internasional dan mengambil keputusan bersejarah. Tindakan tersebut diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap keterlibatan Israel dalam pelanggaran hak asasi manusia rakyat Palestina. "Kami mengimbau perusahaan ritel lain mengambil langkah yang sama," ujarnya, Ahad (29/4).
Seorang juru bicara Komite Kerja Pertanian Uni Palestina mengatakan perusahaan ekspor Israel, seperti Mehadrin mengambil untung dan secara langsung terlibat dalam pendudukan tanah Palestina. Mehadrin juga mencuri air Palestina.
Menurutnya, menjalin hubungan dagang dengan perusahaan tersebut tidak lain adalah bentuk dukungan terhadap rezim Israel. Gerakan boikot, divestasi dan sanksi terhadap Israel telah sesuai dengan hukum internasional dan langkah efektif mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Maret lalu mengeluarkan resolusi yang memerintahkan penyelidikan terhadap bagaimana pemukiman Israel dapat melanggar hak-hak warga Palestina.
Gerakan pemboikotan terhadap Israel secara rutin dikumandangkan pejabat Israel sebagai upaya delegitimasi negara Yahudi itu. Hukum internasional tersebut memungkinkan pemboikotan ekonomi, budaya dan akademis terhadap Israel atau institusinya. Tepi Barat kini didiami sekitar 342 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika