REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Pemerintah Malaysia menghubungi Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi. Lewat sambungan telepon, Menlu Malaysia berjanji mengusuti kasus penembakan yang menewaskan tiga Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok Timur, di Negeri Sembilan, Malaysia, 22 Maret 2012, hingga tuntas.
"Menlu Malaysia mengatakan akan melakukan persiasatan atau investigasi hingga tuntas. Bahkan, beliau berjanji akan melaporkan hasil investigasi itu kepada Perdana Menteri Malaysia," kata Zainul, saat berdialog dengan para buruh yang berunjuk rasa di depan gerbang Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Selasa (1/5).
Dialog itu digelar saat Gubernur NTB periode 2008-2013 itu menemui sekitar 300 orang buruh yang berunjuk rasa, terkait peringatan Hari Buruh Sedunia, 1 Mei 2012. Dalam orasinya, para buruh juga menyoroti jaminan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Malaysia dan negara tujuan lainnya, agar kasus penembakan hingga menewaskan tiga TKI asal Lombok Timur, tidak terulang lagi.
Ketiga TKI korban tewas ditembak di Malaysia itu yakni Mad Noor (28), warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, dan Herman (34) serta Abdul Kadir Jaelani (25). Herman dan Jaelani merupakan paman dan keponakan, warga Dusun Pacor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lotim.
Herman bekerja sebagai buruh bangunan di Mega Five Dev SSDN BGH, Jalan Tuanku Antan, Seremban, sementara Jaelani sebagai buruh bangunan di Ashami Enterprise, KG Baru, BT3 Mambau, Lorong Rajawali Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Sedangkan Mad Noor sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit di Lot 4302 KG Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.
Kepada para buruh, Zainul mengungkapkan upaya nyata yang dilakukan Pemprov NTB terkait tiga TKI asal Lombok Timur itu, seperti mengirim surat protes kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI atas sikap kurang peduli yang ditunjukkan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia terhadap jenazah tiga TKI NTB itu.
Alasan lainnya yang melatarbelakangi surat protes itu, yakni pemulangan ketiga jenazah TKI itu menggunakan uang pribadi (tanpa bantuan KBRI), dan adanya penembakan secara keji yakni tembakan beruntun di kepala dan dada.
"Surat protes itu sudah disikapi Menlu RI yang juga meminta Pemerintah Malaysia mempertanggungjawabkan tindakan penembakan hingga menewaskan tiga TKI NTB itu. Kemudian Menlu Malaysia menelepon saya dan menyampaikan keseriusan mereka menyikapi masalah tersebut," ujarnya.
Mengenai dugaan pencurian organ tubuh ketiga TKI itu, Zainul mengatakan bahwa itu tak terbukti dan sudah diklarifikasi oleh tim otopsi ulang. Klarifikasi, ujarnya, layak dipercaya karena dilakukan oleh ahli medis Indonesia.
Ia mengajak semua pihak untuk tetap mempedomani hasil kerja tim medis yang melakukan otopsi ulang itu.
"Tidak ada yang lebih berhak untuk menyatakan hasil otopsi kecuali para dokter itu, jadi kita terima saja kalau dugaan pencurian organ tubuh TKI itu tidak terbukti," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika